NEMUKABAR.COM – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkapkan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan hasil dari proses evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh berdasarkan berbagai informasi yang diterima dari beragam sumber.
Menurut Dudung, Presiden tidak mengambil keputusan secara tiba-tiba. Berbagai laporan yang masuk terkait pelaksanaan program dan tata kelola di lingkungan BGN telah menjadi bahan pertimbangan sebelum akhirnya dilakukan pergantian kepemimpinan di lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.
“Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau,” ujar Dudung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Ia menjelaskan, salah satu informasi yang menjadi perhatian pemerintah adalah dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Dugaan penyimpangan tersebut dinilai berpotensi mengganggu tujuan utama program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Dudung tidak menampik bahwa informasi mengenai dugaan transaksi dalam penentuan titik SPPG kemungkinan menjadi salah satu faktor yang turut dipertimbangkan Presiden dalam mengambil langkah evaluasi terhadap pimpinan BGN.
“Ya, kemungkinan besar seperti itu, banyak lah informasi-informasi ke beliau. Saya rasa ke Presiden yang nyampe bukan tidak serta merta dari temuan saya di lapangan (soal dugaan jual beli SPPG), tetapi dari banyak sumber lah. Saya yakin,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dudung mengaku menemukan sejumlah persoalan dalam implementasi Program MBG saat melakukan pemantauan di berbagai daerah. Temuan tersebut mencakup ketidakseimbangan pelaksanaan program hingga indikasi adanya praktik yang tidak sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.
Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat agar seluruh program prioritas pemerintah, termasuk MBG, dapat dijalankan secara optimal, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Hal itu penting mengingat program tersebut menggunakan anggaran negara yang berasal dari masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
“Tapi Presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau karena ini itu tadi saya katakan ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” ungkap Dudung.
Dudung juga menyoroti pentingnya pembenahan aspek manajemen di lingkungan BGN agar pelaksanaan Program MBG dapat berlangsung lebih efektif. Menurutnya, sistem pengawasan dan tata kelola harus diperkuat untuk mencegah munculnya ruang yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi.
Ia menilai bahwa celah administrasi maupun pengawasan berpotensi dimanfaatkan oleh pengelola dapur, yayasan, maupun pihak lain yang terlibat dalam rantai pelaksanaan program. Jika kondisi tersebut tidak segera dibenahi, kualitas layanan dan manfaat program bagi masyarakat dikhawatirkan akan menurun.
“Niat baik Bapak Presiden untuk mencerdaskan anak-anak melalui program MBG ini ya artinya tidak hanya sekedar makan saja tetapi manajemen ini memang harus kita atur sehingga tidak ada celah-celah penyimpangan-penyimpangan dimanfaatkan oleh yang punya dapur, punya yayasan, bahkan SPPG-nya sendiri sehingga pastinya akan menurunkan kualitas,” pungkas Dudung.
Pemerintah berharap evaluasi terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis dapat memperkuat efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Selain menjamin kualitas layanan bagi penerima manfaat, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
