NEMUKABAR.COM – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menilai bahwa kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, terkait perjalanan dinas Presiden Prabowo Subianto perlu disampaikan dengan mempertimbangkan etika sebagai mantan pejabat negara.
Menurut Habiburokhman, individu yang pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan ruang kepada pejabat yang sedang menjalankan amanah publik. Ia menilai, kesempatan untuk bekerja dan membuktikan kinerja sebaiknya diberikan sebelum kritik dilontarkan ke ruang publik.
“Beliau itu kan walaupun cuma 3 bulan jadi Wamenlu, tetap kan mantan pejabat Kemenlu. Menurut saya, ada etika di kalangan orang yang pernah menjabat,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Ketua Komisi III DPR RI tersebut berpandangan bahwa kritik dari mantan pejabat seyogianya disampaikan secara proporsional dan tidak menimbulkan persepsi yang dapat mengganggu proses pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam pandangannya, penghormatan terhadap pejabat yang sedang menjalankan mandat negara merupakan bagian dari etika politik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Ya menghormati ya, orang yang saat ini menjabat untuk menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ya membuat apa namanya, komen atau kritik yang tidak pas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Habiburokhman mencontohkan praktik yang menurutnya lazim terjadi dalam tradisi politik di Amerika Serikat. Ia menilai para mantan pemimpin negara umumnya menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik kepada pemerintahan yang sedang berkuasa.
“Kayak George Bush itu enggak pernah mengkritik Obama secara terbuka, ya. Begitu juga eh mantan-mantan Presiden Amerika terhadap presiden Amerika yang saat ini menjabat,” katanya.
Ia juga membandingkan situasi tersebut dengan budaya yang berkembang di lingkungan Komisi III DPR RI. Menurutnya, para mantan pimpinan komisi selama ini cenderung memberikan penghormatan kepada pimpinan yang sedang menjabat dan tidak melakukan kritik secara terbuka yang berpotensi menimbulkan polemik.
“Setahu saya enggak pernah menyerang saya secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Dino, ya. Karena memang mereka menghormati. Saat ini yang menjabat ya, Habiburokhman. Beri kesempatan sesuai masa jabatannya untuk melakukan yang terbaik,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Habiburokhman juga mempertanyakan dasar argumentasi yang digunakan Dino Patti Djalal dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Ia menilai publik berhak menilai rekam jejak dan kontribusi setiap tokoh sebelum memberikan penilaian terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
“Nanti dulu ditanya, zamannya Pak Dino sehebat apa sih? Kok sekarang menjadi orang yang sok paling Kemlu gitu loh. Sok paling Kemlu sendiri sedunia, gitu kan ya. Nanti publik akan bertanya seperti ini juga,” sambungnya.
Menurut Habiburokhman, perbedaan pandangan dalam sistem demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun demikian, ia menegaskan bahwa terdapat standar etika tertentu yang seharusnya dijunjung oleh mantan pejabat negara ketika menyampaikan kritik kepada pemerintah.
Ia menambahkan, kritik yang berasal dari kelompok masyarakat sipil maupun organisasi nonpemerintah memiliki konteks yang berbeda dengan kritik yang disampaikan oleh individu yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan. Oleh sebab itu, cara penyampaian dan substansi kritik dinilai perlu dilakukan secara lebih elegan.
“Teman-teman LSM mengkritik, ya silakan. Tapi kalau seorang mantan Wamenlu 3 bulan, menyampaikan kritikan ya hendaknya lebih elegan, gitu,” pungkas dia.
Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan bahwa hubungan antara mantan pejabat dan pejabat aktif tidak hanya diatur oleh kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi, tetapi juga oleh norma etika yang berkembang dalam praktik politik dan pemerintahan. Perdebatan mengenai batas antara kritik konstruktif dan etika politik pun kembali menjadi perhatian dalam ruang diskursus publik nasional.
