NEMUKABAR.COM, Halmahera Selatan – Puluhan warga Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, mendatangi Kantor Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menuntut agar Kepala Desa Kupal, Sanusi La Riaga, dicopot dari jabatannya. Kamis, (4/6).
Aksi tersebut dipicu oleh dugaan pelanggaran etika yang dilakukan kepala desa setelah yang bersangkutan dikabarkan terjaring dalam operasi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Halmahera Selatan di salah satu tempat hiburan malam beberapa waktu lalu.
Dalam aksi tersebut, massa menilai perilaku kepala desa telah mencederai kehormatan jabatan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, mereka meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tidak hanya melakukan evaluasi, tetapi juga mengambil langkah tegas berupa pemberhentian dari jabatan kepala desa apabila terbukti melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan etika dan norma yang berlaku.
Salah satu orator aksi, Rusmini Hi. Ali, menegaskan bahwa seorang kepala desa harus menjadi teladan bagi masyarakat dan menjaga martabat jabatan yang diembannya.
“Kami datang membawa aspirasi masyarakat Desa Kupal. Kami meminta Bupati Halmahera Selatan segera mencopot Kepala Desa Kupal dari jabatannya karena perbuatannya telah mencoreng nama baik desa dan melukai perasaan masyarakat,” tegas Rusmini dalam orasinya.
Menurut massa aksi, seorang kepala desa tidak hanya bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga dituntut menjaga integritas, moralitas, dan kepercayaan publik. Mereka menilai tindakan yang diduga dilakukan kepala desa tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat.
Selain menuntut pencopotan kepala desa, massa juga meminta DPMD dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan transparan terhadap kasus tersebut.
Mereka berharap proses penanganan dilakukan secara objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi dan penyerahan tuntutan kepada pihak terkait. Massa menegaskan akan terus mengawal proses tersebut hingga pemerintah daerah memberikan keputusan yang dianggap memenuhi rasa keadilan masyarakat.
