NEMUKABAR.COM – Aparat kepolisian mengambil tindakan pengamanan terhadap sejumlah orang usai aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa malam (21/4/2026), berujung ricuh. Langkah tersebut dilakukan setelah situasi di lapangan memanas dan dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Endar Priantoro, membenarkan adanya peserta aksi yang diamankan. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh pihak yang diamankan masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.
“Ada beberapa yang diamankan, tapi masih dalam tahap pemeriksaan. Nanti kita lihat tingkat kesalahannya,” ujarnya.
Menurut Endar, pendekatan yang diterapkan kepolisian tidak semata-mata bersifat represif. Ia menyebut penanganan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing individu.
“Pendekatan hukum represif akan kita kendorkan. Kalau kesalahannya tidak terlalu fatal, itu bisa menjadi pembinaan,” kata Endar.
Aksi unjuk rasa tersebut sebelumnya berlangsung sejak siang hari dengan situasi relatif kondusif. Massa aksi sempat menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Kalimantan Timur sebelum melanjutkan pergerakan ke Kantor Gubernur.
Namun, kondisi berubah menjelang malam ketika sebagian massa tetap bertahan di lokasi. Ketegangan antara demonstran dan aparat pun tidak terhindarkan hingga memicu kericuhan di sekitar area aksi.
Dalam situasi tersebut, aparat kepolisian melakukan langkah pengendalian untuk meredam eskalasi. Sejumlah orang kemudian diamankan karena diduga terlibat dalam tindakan yang dinilai mengganggu ketertiban umum.
Meski terjadi penindakan, Kapolda memastikan kondisi secara keseluruhan tetap terkendali dan tidak menimbulkan korban luka.
“Alhamdulillah semuanya bisa terkendali, aman. Tidak ada yang luka, tidak ada yang sakit,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kepolisian tetap menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian pendapat dilakukan secara tertib dan sesuai aturan.
“Silakan menyampaikan aspirasi dengan bijak dan elegan, sehingga tidak menimbulkan gangguan kamtibmas,” katanya.
Di tengah pernyataan pihak kepolisian tersebut, muncul pengakuan dari salah satu peserta aksi terkait dugaan tindakan kekerasan. Presiden BEM Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Maulana Faiq Maftuh, mengaku mengalami kekerasan fisik saat berada di lokasi demonstrasi.
Faiq menjelaskan, insiden itu terjadi ketika dirinya berada di barisan depan aksi di Gedung DPRD Kalimantan Timur. Ia bersama mahasiswa lain berinisiatif membuat jalur untuk memudahkan akses keluar-masuk anggota dewan guna menjaga situasi tetap kondusif.
“Kami buat jalur supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena di depan ada massa lain yang tidak kami kenal,” ujarnya.
Situasi kemudian berubah ketika terjadi dorongan dari arah belakang yang diduga melibatkan aparat. Faiq mengaku terdorong hingga masuk ke dalam area gedung DPRD dan terpisah dari rekan-rekannya.
Saat mencoba keluar sambil berkomunikasi dengan petugas, ia mengaku tiba-tiba mengalami serangan fisik yang mengenai bagian wajahnya.
“Tiba-tiba ada kaki mengenai wajah saya, tepat di pelipis kiri. Saya masih ingat jelas, kakinya diangkat lalu langsung mengenai wajah saya,” katanya.
Akibat kejadian tersebut, Faiq mengalami luka di bagian pelipis kiri dan sempat kehilangan kesadaran selama beberapa detik. Ia kemudian dievakuasi ke posko medis untuk mendapatkan penanganan, serta sempat mengalami gangguan penglihatan sesaat.
Saat ini, Faiq menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum atas insiden yang dialaminya. Ia mengaku telah mengumpulkan sejumlah bukti pendukung, termasuk dokumentasi luka.
“Bukti sudah kami siapkan, kemungkinan dalam waktu dekat akan kami laporkan,” ujarnya.
