NEMUKABAR.COM – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dinilai berpotensi memberikan tekanan baru terhadap kehidupan masyarakat, khususnya warga pedesaan di kawasan Indonesia Timur yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap BBM subsidi.
Direktur Akademi Intelektual (AI), Alhams Qamarallah, menilai bahwa kebijakan kenaikan BBM non-subsidi tidak bisa hanya dilihat dari aspek ekonomi makro semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di daerah-daerah yang belum sepenuhnya mendapatkan akses energi yang merata.
Menurut Alhams, terdapat asumsi yang keliru bahwa pengguna BBM non-subsidi identik dengan kelompok masyarakat mampu atau pemilik kendaraan mewah. Padahal, di banyak wilayah Indonesia Timur, masyarakat menggunakan Pertamax bukan karena pilihan, melainkan karena keterbatasan pasokan BBM subsidi.
“Di atas kertas mungkin pengguna BBM non-subsidi dianggap berasal dari kelompok ekonomi menengah ke atas. Namun realitas di lapangan berbeda. Di banyak desa di Maluku, Maluku Utara, Papua, hingga Nusa Tenggara, masyarakat sering kali terpaksa membeli Pertamax karena stok BBM subsidi terbatas atau bahkan tidak tersedia,” ujar Alhams dalam keterangannya. Rabu, (10/6).
Ia menjelaskan bahwa kelompok yang terdampak bukan hanya pemilik kendaraan pribadi, tetapi juga nelayan, petani, pedagang kecil, guru, hingga tenaga kesehatan yang sehari-hari bergantung pada transportasi untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
“Kita harus memahami bahwa banyak nelayan menggunakan kendaraan atau perahu bermotor untuk mencari nafkah. Petani harus mengangkut hasil panen ke pasar. Guru dan tenaga kesehatan harus menjangkau wilayah terpencil. Ketika harga BBM naik, biaya operasional mereka ikut meningkat,” katanya.
Alhams menambahkan bahwa dampak kenaikan BBM tidak berhenti pada sektor transportasi, melainkan merambat ke berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Meningkatnya biaya distribusi barang akan berpengaruh terhadap harga sembako yang setiap hari dikonsumsi masyarakat.
“Ketika ongkos angkut naik, maka harga beras, gula, minyak goreng, telur, sayur-mayur hingga ikan juga berpotensi naik. Pada akhirnya, masyarakat kecil yang harus menanggung beban tersebut karena mereka dipaksa membeli kebutuhan hidup dengan harga yang semakin mahal,” jelasnya.
Direktur Akademi Intelektual itu juga menyoroti ketimpangan akses energi yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur. Menurutnya, negara perlu memastikan distribusi BBM subsidi berjalan secara merata sebelum mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
“Persoalan utamanya bukan sekadar kenaikan harga BBM. Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana negara memastikan masyarakat memiliki akses yang adil terhadap BBM subsidi. Jangan sampai warga desa dipaksa membeli BBM non-subsidi karena keterbatasan pasokan, lalu kembali dibebani dengan kenaikan harga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Alhams mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di tingkat bawah saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi meningkatkan biaya hidup perlu disertai langkah mitigasi yang konkret.
“Kenaikan BBM bagi masyarakat perkotaan mungkin hanya menambah pengeluaran bulanan. Namun bagi masyarakat desa di Indonesia Timur, kenaikan BBM dapat berujung pada naiknya harga kebutuhan pokok, menurunnya daya beli, dan semakin beratnya beban ekonomi keluarga. Negara harus hadir memastikan rakyat tidak menjadi pihak yang terus-menerus menanggung dampak dari kebijakan yang tidak mereka ciptakan,” pungkasnya.
Kenaikan harga BBM non-subsidi sendiri diperkirakan akan mempengaruhi berbagai sektor ekonomi yang bergantung pada transportasi dan distribusi barang. Sejumlah kalangan berharap pemerintah dapat memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi serta menghadirkan kebijakan perlindungan yang lebih berpihak kepada masyarakat di wilayah terluar dan terpencil Indonesia.
