Nemukabar.com – Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi desa/kelurahan melalui 80.000 koperasi berbasis gotong royong. Program ini berfokus pada ketahanan pangan, distribusi hasil tani/nelayan, penyediaan sembako murah, simpan pinjam, serta digitalisasi usaha mikro untuk mempercepat efisiensi dan kemandirian ekonomi lokal.
Terkini, Pemerintah membuka lowongan 30 ribu posisi untuk menjadi manajer dalam Program KDKMP. Gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah ini pun turut menjadi perhatian Pengamat Ekonomi, Nailul Huda yang memandang langkah Pemerintah lewat program KDKMP sebagai upaya mewujudkan kemandirian ekonomi lokal.
“Saya perhatikan bahwa Presiden Prabowo ini memang mempunyai pandangan yang sama seperti Pak Soemitro Djojohadikoesoemo, Ayah dari Pak Prabowo, yakni mengalirkan dana kepada masyarakat melalui koperasi yang berbasis pada kemandirian ekonomi lokal”, kata Ekonom Nailul Huda, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/4).
Nailul Huda berpendapat bahwa program KDKMP ini berupaya mendekatkan masyarakat kepada pasar, namun di sisi lain program Koperasi Desa Merah Putih ini terlalu Top-Down.
“Program KDKMP ini tujuannya baik, saya pandang sebagai upaya memotong jalur middle man untuk mendekatkan masyarakat ke pasar, hanya saja kebijakan program KDKMP ini kami lihat terlalu Top Down, padahal sifat Koperasi itu kan dibentuk antara anggota dengan anggota, tidak berdasarkan pada implementasi program pemerintah saja”, ucapnya.
Selanjutnya Nailul Huda juga memandang bahwa KDKMP, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, itu seharusnya selaras dengan BUMDes yang saat ini ada di setiap desa.
“KDMP harus selaras atau terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga hasil BUMDes bisa dijual atau dipasarkan melalui jaringan koperasi ini. Selain itu, Hasil produksi BUMN dan usaha lokal kita sangat mungkin untuk dipasarkan oleh KDKMP ini, sehingga masyarakat bisa membeli produk-produk lokal, baik dari BUMN maupun swasta”, ujar Nailul Huda.
Disamping itu Nailul Huda juga turut memberikan catatan terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang pengoperasiannya dilakukan oleh PT. Agrinas Pangan.
‘’Program KDKMP yang saat ini dijalankan melalui sistem yang tidak tepat yakni di bawah PT Agrinas Pangan. Seharusnya, kalau mengacu pada cita-cita Pak Soemitro diluruskan kembali melalui perubahan pola Koperasi dengan mengembalikan ke sistem Bottom Up”, tegas Nailul Huda.
Lebih lanjut, Direktur CELIOS ini juga turut berkomentar terkait dengan iklim Ekonomi Digital yang saat ini sedang tumbuh di pasar Indonesia.
“Ada pertumbuban iklim ekonomi digital kita, Ini terlihat dengan menurunnya jumlah ATM dan meningkatnya penggunaan QRIS”, ungkapnya.
Mengenai Ekonomi Digital di Indonesia, Nailul Huda juga menegaskan harus terlebih dahulu dibangun dari fondasi dasarnya.
“Bicara Iklim Ekonomi Digital di Indonesia harus kita bicara dan bangun dari dasar nya. Memang jumlah pengguna QRIS kita jutaan namun itu hanya sebagai konsumen, bukan sebagai produsen di Ekonomi Digital”, lanjutnya.
“Ini sangat disayangkan karena negara kita adalah penghasil nikel terbesar di dunia, namun kita belum mampu membangun industri semi konduktor, dasar dari Ekonomi Digital”, tambahnya.
Terakhir Nailul Huda memberi pesan dalam membangun iklim Ekonomi Digital perlu 3 hal yaitu Sumber Daya Manusia yang mumpuni, Peralatan yang mutakhir serta regulasi berkeadilan.
“3 hal tersebut harus dijalankan secara berkesinambungan sehingga dapat terus mendorong pertumbuhan Iklim Ekonomi Digital di Indonesia”, tutup Direktur Celios.
