NEMUKABAR.COM – Pengamat politik Arifki Chaniago menyoroti perbedaan pandangan yang disampaikan secara terbuka oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait rencana pembangunan 1.582 kapal ikan.
Menurut Arifki, perbedaan pernyataan di ruang publik mencerminkan tantangan dalam koordinasi komunikasi antarpejabat di lingkungan kabinet. Ia menilai dinamika perbedaan pendapat dalam proses penyusunan kebijakan merupakan hal yang wajar, namun dapat menimbulkan persepsi berbeda ketika tidak disampaikan dalam narasi yang selaras.
“Ini bukan semata soal siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana koordinasi komunikasi dijalankan. Jika antarmenteri menyampaikan pesan yang berbeda tanpa penjelasan yang terintegrasi, yang muncul adalah kesan tidak kompak,” ujar Arifki dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (11/2/2026).
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia itu mengingatkan bahwa para menteri merupakan pembantu presiden yang bekerja dalam satu garis kepemimpinan. Karena itu, menurutnya, penting bagi jajaran kabinet menunjukkan soliditas dalam mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto serta menghindari munculnya persepsi adanya kelompok-kelompok di internal pemerintahan.
Arifki menilai persepsi ketidaksinkronan komunikasi berpotensi memengaruhi penilaian publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Dalam sistem presidensial, soliditas kabinet menjadi indikator penting stabilitas serta efektivitas pemerintahan.
“Perbedaan itu wajar dalam proses internal. Namun, ketika dikomunikasikan tanpa koordinasi yang memadai, publik bisa menilai ada lemahnya pengelolaan komunikasi pemerintah. Ini yang perlu diantisipasi agar tidak berdampak pada persepsi terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Ia menekankan perlunya penguatan mekanisme sinkronisasi lintas kementerian, baik pada tahap perumusan kebijakan maupun penyampaian informasi kepada publik. Dengan komunikasi yang lebih terkoordinasi, dinamika internal pemerintahan tetap dapat terkelola tanpa memunculkan kesan fragmentasi.
“Harapannya ke depan koordinasi komunikasi antarmenteri semakin diperkuat, sehingga setiap kebijakan strategis dapat disampaikan dalam satu kerangka narasi yang utuh dan mencerminkan soliditas pemerintahan,” pungkas Arifki.
