NEMUKABAR.COM – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan program konversi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) menuju Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang selama ini masih mendominasi kebutuhan energi rumah tangga.
Arahan tersebut disampaikan Presiden menyusul meningkatnya dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi dunia. Pemerintah memandang diversifikasi sumber energi menjadi langkah strategis guna menjaga ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa isu transisi energi menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuannya dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6/2026).
“Secara kebetulan kita lihat, perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Bahlil, pembahasan bersama Kepala Negara tidak hanya berfokus pada konversi energi rumah tangga, tetapi juga mencakup berbagai aspek strategis sektor energi nasional dan program hilirisasi sumber daya alam.
“Kami baru selesai menghadap Bapak Presiden. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi,” ucapnya.
Selain transisi LPG ke CNG, Presiden juga memberikan perhatian terhadap penataan sektor pertambangan nasional serta kesiapan infrastruktur energi, termasuk keandalan pasokan listrik dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia.
“Yang kedua, penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita,” tutur dia.
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan untuk mengonversi sebagian penggunaan LPG menjadi CNG. Langkah tersebut diyakini mampu memperkuat kemandirian energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor, sekaligus menekan beban subsidi energi yang terus meningkat setiap tahun.
Meski demikian, implementasi program konversi energi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan infrastruktur distribusi gas, penyempurnaan regulasi, penerapan standar keselamatan yang memadai, serta kesiapan fiskal pemerintah dan masyarakat dalam mendukung proses transisi energi.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Muhammad Kholid Syeirazi, menjelaskan bahwa kebutuhan LPG nasional menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, konsumsi LPG Indonesia tercatat mencapai sekitar 9,27 juta metrik ton, sementara kapasitas produksi domestik hanya berkisar 1,91 juta metrik ton.
Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia masih harus mengimpor sekitar 7,47 juta metrik ton LPG setiap tahun guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tingginya ketergantungan terhadap pasokan luar negeri dinilai meningkatkan kerentanan terhadap perubahan situasi geopolitik global.
Menurut Kholid, struktur impor LPG Indonesia saat ini masih didominasi oleh Amerika Serikat dengan porsi sekitar 70 persen. Sementara itu, Uni Emirat Arab dan Qatar masing-masing berkontribusi sekitar 11,88 persen dan 11,84 persen terhadap total impor LPG nasional.
“Ketika struktur energi rumah tangga terlalu bergantung pada impor, maka gejolak global akan langsung berdampak pada APBN dan stabilitas ekonomi nasional,” ujar Kholid di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Ia juga menyoroti meningkatnya tekanan fiskal akibat subsidi dan kompensasi energi yang terus membesar dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional, total subsidi dan kompensasi energi meningkat dari sekitar Rp119,1 triliun pada 2015 menjadi Rp313,9 triliun pada 2025.
Bahkan, pada 2022 beban subsidi energi sempat melonjak hingga sekitar Rp551 triliun sebagai dampak dari kenaikan harga energi global yang dipicu konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina.
Menurut Kholid, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah mempercepat diversifikasi energi melalui optimalisasi pemanfaatan gas bumi domestik.
Ia menjelaskan bahwa tren pemanfaatan gas bumi dalam negeri terus meningkat. Sejak 2012, volume konsumsi domestik telah melampaui ekspor gas nasional. Pada 2025, pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri mencapai sekitar 3.882 BBTUD, sementara volume ekspor berada di kisaran 1.718 BBTUD.
“Indonesia sebenarnya memiliki potensi gas domestik yang cukup besar. Tantangannya adalah bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi energi yang dapat diakses masyarakat secara aman, efisien, dan ekonomis,” jelasnya.
Kholid menilai CNG memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan LPG, baik dari aspek ekonomi maupun keberlanjutan energi. Dari sisi biaya energi, harga gas alam tercatat sekitar Rp38,5 per megajoule (MJ), jauh lebih rendah dibandingkan LPG nonsubsidi yang dapat mencapai Rp285 per MJ.
Selain untuk kebutuhan rumah tangga, pemanfaatan CNG juga memiliki prospek besar pada sektor transportasi dan industri. Penggunaan gas alam dinilai mampu menekan biaya operasional kendaraan sekaligus menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil konvensional.
Pada sektor industri, gas bumi juga dianggap lebih efisien dan memiliki kestabilan pasokan yang lebih baik dibandingkan penggunaan batubara maupun bahan bakar minyak. Oleh karena itu, pengembangan ekosistem gas domestik dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung agenda transisi energi dan penguatan ketahanan energi nasional di masa mendatang.
