NEMUKABAR.COM – Hasil survei terbaru dari Poltracking Indonesia menunjukkan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto tetap berada di posisi teratas dalam simulasi top of mind calon presiden. Tingginya angka tersebut dinilai sejalan dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang menembus angka di atas 70 persen.
Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menyebut bahwa dalam survei tersebut Prabowo menjadi nama yang paling banyak disebut responden secara spontan.
“Sebanyak 32,9 persen responden secara spontan memilih Prabowo sebagai calon presiden,” kata Masduri di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Metode top of mind sendiri merupakan pendekatan survei yang mengukur respons spontan publik tanpa bantuan daftar nama. Dalam konteks ini, responden diminta menyebutkan pilihan calon presiden tanpa diberikan opsi jawaban terlebih dahulu.
Masduri menjelaskan, selain Prabowo, sejumlah tokoh lain juga muncul dalam pilihan responden meski dengan selisih cukup jauh.
“Sebanyak 32,9 persen pemilih kita itu, masih memilih Presiden Prabowo Subianto. Lalu ada Dedi Mulyadi di 13,5 persen, kemudian Anies Baswedan di 9,2 persen,” katanya.
Adapun kandidat lainnya tercatat memiliki tingkat elektabilitas di bawah lima persen. Di sisi lain, jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan masih cukup besar.
“Tapi, masih terdapat 28,8 persen responden yang belum menentukan pilihan (undecided voters),” katanya.
Dominasi elektabilitas Prabowo dinilai beriringan dengan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Data survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 74,1 persen. Sementara itu, kepuasan terhadap kinerja Presiden berada di angka 74,9 persen, serta tingkat kepercayaan publik menyentuh 75,1 persen.
Survei tersebut juga memetakan tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan wilayah. Jawa Barat mencatat angka tertinggi dengan 89,2 persen, diikuti Kalimantan sebesar 87,2 persen, serta Maluku-Papua mencapai 83,8 persen.
Wilayah lain seperti Jawa Timur mencatat tingkat kepuasan sebesar 80,7 persen, Sumatera 74,2 persen, Jawa Tengah 67,5 persen, dan Bali-Nusa Tenggara sebesar 69,7 persen. Sementara itu, wilayah Sulawesi menunjukkan angka yang relatif merata.
“Perbedaan ini tentu berkaitan dengan akses, paparan informasi, serta dampak kebijakan di masing-masing wilayah,” ujar Masduri.
Survei ini dilaksanakan pada 2 hingga 8 Maret 2026 dengan melibatkan 1.220 responden warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Metode yang digunakan adalah stratified multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh enumerator terlatih dengan unit sampling yang mencakup tingkat desa atau kelurahan hingga individu responden. Validasi data dilakukan dengan mengacu pada sensus Badan Pusat Statistik tahun 2020 serta melalui proses pembobotan sampel.
Untuk menjaga kualitas data, Poltracking juga menerapkan sejumlah mekanisme pengendalian, seperti spot check terhadap 20 persen sampel, verifikasi ulang melalui sambungan telepon, serta penggunaan sistem real-time berbasis aplikasi yang dilengkapi dokumentasi foto dan geolokasi guna memastikan akurasi hasil survei.
