NEMUKABAR.COM – Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kerusuhan yang terjadi setelah aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 malam. Hingga kini, kepolisian belum memperoleh bukti yang menunjukkan bahwa para pelaku merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan (ormas) atau komunitas tertentu.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan informasi tersebut diperoleh penyidik berdasarkan proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Keterangan para saksi menjadi salah satu dasar kepolisian dalam mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam kerusuhan.
“Kami belum menemukan adanya indikasi bahwa pelaku ini adalah merupakan anggota komunitas tertentu. Ini keterangan kami peroleh dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).
Budi meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai identitas maupun latar belakang kelompok yang diduga terlibat. Menurut dia, penyebaran informasi yang belum melalui proses verifikasi berpotensi menimbulkan persepsi keliru dan meningkatkan kebingungan publik.
Karena itu, kepolisian meminta masyarakat memberikan ruang kepada penyidik untuk menyelesaikan proses pengumpulan bukti dan keterangan. Hasil penyelidikan nantinya akan disampaikan kepada publik setelah informasi tersebut memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Serahkan pada kami dan kami akan mempublikasi secara terbuka dan transparan kepada masyarakat dan rekan-rekan sekalian apa yang menjadi hasil dari penyidikan kami,” tuturnya.
Selain mengusut kerusuhan, Polda Metro Jaya menjelaskan pola koordinasi yang dilakukan dalam pengamanan aksi demonstrasi dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat. Kepolisian menegaskan bahwa pengamanan tidak dilakukan melalui koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan.
Budi menyebut koordinasi pengamanan dilakukan bersama lembaga dan instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugas masing-masing. Unsur yang dilibatkan antara lain Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta pengamanan internal DPR.
“Saya sampaikan ya, Polda Metro Jaya mengajukan permohonan TNI kepada Kodam Jaya, kepada Pemprov DKI melalui Dinkes, Dishub, Satpol PP, serta kita mengajukan Pamdal DPR,” ucapnya.
Pola koordinasi lintas instansi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kegiatan penyampaian pendapat berlangsung dengan memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, pelayanan publik, serta kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan di sekitar lokasi aksi.
Sementara proses penyelidikan terhadap kerusuhan terus berjalan, kepolisian masih mengumpulkan informasi dari saksi dan bukti yang relevan. Identitas serta afiliasi pihak yang terlibat akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan, bukan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Polda Metro Jaya juga menekankan pentingnya kehati-hatian masyarakat dalam menerima dan menyebarluaskan informasi terkait perkara tersebut. Kepolisian menyatakan perkembangan penyidikan akan disampaikan secara terbuka setelah memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
