NEMUKABAR.COM – Tingkat keterwakilan masyarakat melalui partai politik (parpol) masih menjadi persoalan dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Temuan terbaru Poltracking Indonesia menunjukkan lebih banyak masyarakat yang merasa tidak memiliki keterwakilan politik dibandingkan mereka yang menilai aspirasinya telah tersalurkan melalui partai.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR mengatakan sebanyak 47,2 persen responden menyatakan tidak merasa terwakili oleh partai politik. Temuan tersebut menunjukkan masih terdapat jarak antara institusi politik formal dengan persepsi masyarakat terhadap fungsi representasi.
“Ternyata mayoritas 47,2 persen mengatakan tidak terwakili oleh partai politik,” kata Hanta Yuda AR dalam konferensi pers daring, Senin (31/8/2026).
Survei nasional yang dilakukan Poltracking Indonesia pada 14-20 Agustus 2026 juga mencatat hanya 29,9 persen responden yang merasa partai politik mampu merepresentasikan kepentingan mereka.
“Orang yang merasa keterwakilan, melalui partai politik mewakilinya, ternyata cuma 29,9 persen, ini adalah suatu hal yang penting bagi partai politik kita untuk meningkatkan fungsi representasinya untuk penyalur aspirasi publik,” kata Hanta.
Menurut Hanta, rendahnya persepsi keterwakilan tersebut perlu menjadi perhatian serius bagi partai politik. Dalam sistem demokrasi, partai memiliki posisi strategis sebagai institusi yang menghubungkan aspirasi warga negara dengan proses pengambilan keputusan politik melalui mekanisme formal.
Kondisi ketika masyarakat tidak menemukan saluran yang efektif untuk menyampaikan aspirasi berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap dinamika politik. Aspirasi yang tidak terserap melalui lembaga formal dapat mencari ruang alternatif di luar mekanisme parlementer.
“Nah ini ada sumbatan aspirasi publik biasanya ketika tidak tersalurkan di dalam saluran formal parlemen maka kemungkinan dia bergeser membesar pada ranah ekstra-parlementer dan ini biasanya berdampak pada stabilitas atau instabilitas politik,” jelasnya.
Temuan Poltracking juga memperlihatkan adanya perhatian publik terhadap keberadaan partai politik di luar pemerintahan. Hanta mengatakan mayoritas responden menilai keberadaan oposisi tetap diperlukan sebagai bagian dari mekanisme kontrol dalam sistem pemerintahan.
“Masyarakat kita setuju penting harus ada di luar pemerintahan bahkan ada sebanyak 58,5 persen yang menyatakan penting, bahkan sebagian kecil yang merasa tidak penting hanya sekitar 12,8 persen,” kata Hanta.
Data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kekuatan politik di luar pemerintahan masih dipandang memiliki relevansi oleh sebagian besar masyarakat. Dalam konteks demokrasi, oposisi dapat menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjadi kanal alternatif bagi kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Survei nasional Poltracking Indonesia dilaksanakan pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara tatap muka secara langsung dengan responden.
Poltracking Indonesia menyebut survei tersebut memiliki margin of error sebesar +/-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Temuan survei ini memberikan gambaran mengenai persepsi publik terhadap fungsi representasi partai politik dan kebutuhan akan mekanisme keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan.
Bagi partai politik, rendahnya tingkat persepsi keterwakilan menjadi tantangan untuk memperkuat fungsi representasi, terutama dalam menyerap, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui institusi demokrasi yang tersedia.
