NEMUKABAR.COM – Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan pembangunan sejumlah fasilitas penyimpanan minyak mentah (crude oil storage) di beberapa wilayah Sumatra. Infrastruktur strategis tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas cadangan minyak nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia dalam menghadapi potensi gangguan pasokan global.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan rencana pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut telah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan keberadaan infrastruktur baru itu mampu meningkatkan daya tampung cadangan minyak hingga mendekati 60 hari.
Menurut Bahlil, penambahan kapasitas penyimpanan diperlukan agar pasokan minyak mentah yang diperoleh melalui impor dapat ditampung secara lebih optimal. Dengan sistem penyimpanan yang memadai, Indonesia diharapkan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengelola pasokan energi ketika terjadi ketidakpastian distribusi maupun gejolak harga minyak internasional.
“Kita akan membangun storage di beberapa titik wilayah Sumatra. Jadi ketika kita melakukan impor minyak mentah (crude oil), semuanya bisa tertampung di atas 20 hari, dengan target akhir mencapai 60 hari,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Bahlil menjelaskan bahwa tahapan studi kelayakan atau feasibility study (FS) untuk proyek pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah tersebut telah diselesaikan. Tahap berikutnya adalah melakukan pemeriksaan langsung terhadap sejumlah alternatif lokasi sebelum pemerintah menentukan titik pembangunan secara definitif.
Penilaian lokasi akan mempertimbangkan berbagai aspek teknis, termasuk kondisi geografis, tingkat keamanan, serta potensi ancaman bencana alam. Pemerintah ingin memastikan infrastruktur yang dibangun memiliki tingkat keandalan tinggi dan dapat beroperasi secara berkelanjutan.
“FS-nya sudah selesai. Di akhir tahun ini kita mulai mengecek lokasinya dari sisi keamanan, baik dari potensi gempa bumi maupun faktor keamanan lokal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas penyimpanan minyak Indonesia diarahkan untuk mendekati standar ketahanan energi internasional. Dalam perencanaan tersebut, pemerintah menjadikan kemampuan penyediaan cadangan selama 90 hari atau sekitar tiga bulan sebagai acuan jangka panjang.
Meskipun demikian, pemerintah akan melakukan peningkatan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, kebutuhan investasi, serta kemampuan penyediaan fasilitas penyimpanan di dalam negeri.
“Target kami adalah mendekati standar minimum dunia. Standar minimum internasional itu berada di angka 90 hari atau 3 bulan. Jadi kita berupaya mendekati ke sana, kalau tidak persis sama, minimal mendekati,” imbuh Bahlil.
Selain kapasitas penampungan, aspek keselamatan konstruksi dan operasional menjadi perhatian utama dalam perencanaan proyek tersebut. Pemerintah berupaya memastikan fasilitas penyimpanan minyak tidak dibangun di kawasan dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
Pertimbangan tersebut mencakup potensi aktivitas seismik, kondisi lingkungan sekitar, serta faktor keamanan wilayah. Langkah mitigasi sejak tahap penentuan lokasi dinilai penting untuk meminimalkan risiko kerusakan infrastruktur dan gangguan distribusi energi apabila terjadi bencana.
Bahlil menegaskan bahwa pemilihan lokasi harus dilakukan secara cermat agar fasilitas penyimpanan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi sistem ketahanan energi nasional.
“Salah satu hal krusial adalah kami merancang penempatan storage agar terhindar dari daerah yang memiliki potensi bencana besar. Ini sangat menyangkut faktor keselamatan operasional,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah juga mengungkapkan bahwa minat investasi untuk pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah di Indonesia telah memperoleh respons dari sejumlah investor. Keterlibatan pendanaan tersebut disebut berasal dari kombinasi pelaku usaha domestik dan investor internasional.
Bahlil menjelaskan bahwa proyek pembangunan infrastruktur penyimpanan tersebut akan melibatkan sektor swasta sebagai pihak yang mengerjakan fasilitas. Skema pembiayaannya dirancang melalui kolaborasi modal dari dalam negeri dan luar negeri, dengan investor asing yang dimaksud bukan berasal dari Amerika Serikat.
“Investasinya sudah ada, investornya sudah siap. Pendanaannya campuran dari dalam dan luar negeri, tetapi bukan dari AS. Yang membangun fasilitas storage ini adalah pihak swasta,” kata Bahlil.
Keterlibatan investor swasta diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan pemerintah. Namun, pelaksanaan proyek tetap memerlukan perencanaan teknis, kepastian lokasi, serta pengaturan operasional yang sesuai dengan kebijakan energi nasional.
Pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah di Sumatra merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Ketersediaan kapasitas penyimpanan yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesinambungan pasokan, khususnya ketika terjadi gangguan rantai distribusi energi internasional.
Selama ini, keterbatasan kapasitas penyimpanan minyak menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan cadangan energi Indonesia. Kondisi tersebut membuat peningkatan infrastruktur penyimpanan menjadi kebutuhan strategis, terutama untuk mengantisipasi perubahan pasokan dan dinamika pasar minyak dunia.
Melalui pembangunan fasilitas baru, pemerintah berharap kemampuan Indonesia dalam menampung minyak mentah impor dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan kapasitas tersebut juga diharapkan memberikan ruang lebih luas bagi pengelolaan stok nasional dan memperkuat ketahanan pasokan dalam jangka panjang.
Apabila seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana, fasilitas penyimpanan minyak mentah di Sumatra diharapkan menjadi salah satu penopang penting dalam mewujudkan sistem ketahanan energi Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan berkelanjutan.
