Nemukabar.com – Komite Nasional Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK RI) mendesak Willie Salim dan Raffi Ahmad bersikap terbuka mengenai pihak yang mengundang mereka dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Desakan tersebut disampaikan menyusul polemik penyelenggaraan deklarasi yang belakangan menjadi sorotan publik karena diterpa isu keterlibatan mahasiswa abal-abal serta kabar yang mengaitkan kegiatan tersebut dengan institusi kepolisian.
Ketua GPK RI, Abdullah Kelrey, meminta kedua figur publik tersebut tidak hanya memberikan klarifikasi sebatas alasan kehadiran, tetapi juga mengungkap secara terang siapa pihak yang mengundang mereka dalam kegiatan tersebut.
Secara khusus, Kelrey menyoroti pengakuan Raffi Ahmad yang menyebut kehadirannya dalam acara deklarasi tersebut semata-mata untuk memenuhi undangan yang diterimanya secara mendadak.
Melalui akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad yang berkolaborasi dengan @raffinagita1717, Sabtu (31/10/2026), Raffi menyampaikan klarifikasi mengenai kehadirannya.
“Saya hadir dalam kegiatan deklarasi Sumpah Pemuda kemarin sebagai undangan yang informasinya baru saya terima pada malam sebelum acara,” tulis Raffi.
Menanggapi penjelasan tersebut, Kelrey yang juga merupakan Founder Nusa Ina Connection (NIC) menilai, penjelasan mengenai waktu diterimanya undangan belum menjawab persoalan utama yang perlu diketahui masyarakat, yakni identitas pihak pengundang.
“Raffi harus jelaskan ke publik siapa yang memberikan undangan tersebut, apa nama lembaganya, atau dari institusi mana yang mengundang. Jangan sampai institusi kepolisian yang dirugikan atau dijadikan korban oleh kelompok maupun oknum tertentu, mengingat kabar yang beredar mengaitkan acara tersebut dengan pihak kepolisian,” ujar Kelrey, Sabtu (31/10/2026).
Kelrey juga mendesak Willie Salim memberikan penjelasan yang sama. Menurutnya, keterbukaan mengenai pihak yang mengundang para figur publik tersebut penting untuk mengurai polemik sekaligus memastikan siapa sebenarnya penyelenggara kegiatan deklarasi di Bundaran HI.
GPK RI menilai, jangan sampai kehadiran figur publik justru dimanfaatkan untuk membangun legitimasi sebuah kegiatan yang belakangan dipersoalkan masyarakat. Karena itu, identitas penyelenggara dan pihak yang berada di balik undangan harus dijelaskan secara transparan.
Lebih jauh, Kelrey menegaskan bahwa apabila informasi yang beredar mengenai keterlibatan Polda Metro Jaya dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut terbukti benar, maka harus ada pertanggungjawaban dari jajaran kepolisian.
“Jika memang sesuai isu yang beredar bahwa itu adalah agenda Polda Metro Jaya, maka saya mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk segera mengevaluasi Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto serta mencopot oknum yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan tersebut,” tegas Kelrey.
Menurut Kelrey, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menyeret nama institusi Polri dalam polemik yang belum mendapatkan penjelasan secara terang.
GPK RI pun meminta Kapolri turun tangan memastikan ada atau tidaknya keterlibatan institusi kepolisian dalam kegiatan tersebut. Transparansi dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah institusi Polri menjadi korban apabila terdapat pihak-pihak yang mencatut nama kepolisian.
Kelrey menekankan, Willie Salim dan Raffi Ahmad perlu menjawab secara terbuka siapa pengundang mereka, sementara kepolisian juga harus memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan keterlibatan jajarannya dalam deklarasi tersebut.
