NEMUKABAR.COM – Barisan Advokasi Rakyat (BARA) mengeluarkan pernyataan sikap menjelang rencana aksi yang akan berlangsung pada 27 Agustus 2026 di Jakarta. Organisasi tersebut menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat sebagai hak konstitusional dan kewajiban menjaga keamanan, ketertiban, serta persatuan nasional.
Dalam rilis resminya, BARA menilai berkembangnya berbagai narasi, informasi, dan pemberitaan yang belum terverifikasi di ruang digital berpotensi memicu keresahan publik. Karena itu, masyarakat diminta lebih mengedepankan verifikasi fakta dan nalar kritis sebelum memproduksi maupun menyebarluaskan informasi.
Ketua Umum BARA, Ivand Ahmad, menyatakan bahwa demokrasi tidak seharusnya dipertentangkan dengan ketertiban umum. Menurutnya, keduanya merupakan prinsip yang saling melengkapi dalam negara hukum yang demokratis.
“Kritik, demonstrasi, dan penyampaian aspirasi adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi. Namun pelaksanaannya harus dilakukan secara damai, bertanggung jawab, serta menghormati hukum dan hak masyarakat lainnya,” ujar Ivand Ahmad dalam pernyataan tertulis, Selasa (25/8).
BARA merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang memberikan jaminan atas kebebasan berekspresi sekaligus mengatur kewajiban menjaga ketertiban, menghormati hak orang lain, dan memelihara keutuhan persatuan bangsa.
Soroti ancaman hoaks dan disinformasi
BARA juga memberikan perhatian terhadap meningkatnya penyebaran hoaks, disinformasi, serta narasi provokatif menjelang aksi 27 Agustus. Organisasi tersebut menegaskan bahwa ruang digital harus dibangun di atas prinsip kebenaran faktual, verifikasi, dan tanggung jawab publik.
Ivand Ahmad menilai perbedaan antara kritik yang sah dengan informasi palsu harus diukur berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, bukan kepentingan politik maupun tekanan kelompok tertentu.
“Jangan mudah mempercayai ataupun menyebarluaskan informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Demokrasi membutuhkan kebebasan berekspresi, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi,” tegasnya.
BARA menyebut pengaturan mengenai informasi elektronik tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, dengan tetap memperhatikan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi yang menekankan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi secara proporsional.
Dalam pernyataan sikap tersebut, BARA secara khusus mengajak mahasiswa dan pemuda untuk berperan sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam menghadapi dinamika politik nasional. Generasi muda didorong mengedepankan argumentasi akademis, data, fakta, dan hukum dalam menyampaikan kritik maupun aspirasi.
Selain itu, BARA menyerukan agar mahasiswa dan masyarakat menolak provokasi, kekerasan, tindakan anarkis, serta segala bentuk eksploitasi kegaduhan sosial yang berpotensi memecah persatuan.
“Mahasiswa harus menjadi penjaga demokrasi, bukan korban provokasi. Persatuan bangsa jauh lebih penting daripada kepentingan kelompok yang memanfaatkan situasi,” kata Ivand.
Jakarta disebut rumah bersama
BARA menegaskan bahwa Jakarta bukan sekadar ruang politik, melainkan ruang hidup jutaan warga dengan latar belakang yang beragam. Oleh karena itu, organisasi tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media, komunitas, tokoh masyarakat, hingga aparat penegak hukum untuk bersama-sama menjaga ibu kota tetap aman, tertib, demokratis, dan kondusif.
Dalam penutup pernyataannya, BARA menyampaikan tujuh poin sikap, di antaranya mendukung kebebasan berpendapat secara damai, menolak hoaks dan disinformasi, menolak kekerasan serta perusakan fasilitas umum, mendorong verifikasi informasi oleh media dan masyarakat digital, serta menegaskan bahwa keamanan dan persatuan Jakarta merupakan kepentingan bersama.
BARA menutup seruannya dengan pesan bahwa kekuatan Indonesia terletak pada kemampuan seluruh elemen bangsa hidup dalam perbedaan tanpa kehilangan persatuan.
“Demokrasi kuat, masyarakat damai, Indonesia bersatu.”
