NEMUKABAR.COM, Jakarta – Momentum 28 tahun Reformasi 1998 kembali menjadi sorotan berbagai elemen gerakan masyarakat sipil. Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (PERISAI) menggelar aksi demonstrasi di sejumlah titik strategis di Jakarta pada Kamis (21/5/2026), mulai dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, Mabes TNI AD di kawasan Gambir, hingga Istana Negara.
Aksi yang diikuti oleh unsur mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta kelompok gerakan rakyat tersebut mengangkat tema “Mari Bung Rebut Kembali Kedaulatan dan Lawan Rezim Fasis Prabowo-Gibran.” Tema itu disebut sebagai refleksi kritis atas kondisi demokrasi, supremasi sipil, dan arah kebijakan negara pasca-Reformasi.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan aksi yang juga Wakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Jakarta Selatan, Darnel Sipangkar, menyampaikan bahwa pemilihan titik aksi dilakukan berdasarkan pembacaan politik terhadap meningkatnya keterlibatan militer dalam sektor sipil.
Menurutnya, gejala tersebut terlihat dari masuknya unsur militer aktif maupun purnawirawan dalam berbagai kebijakan strategis negara, termasuk proyek pangan, pembangunan desa, hingga pengamanan investasi nasional.
“Tema ‘Mari Bung Rebut Kembali Kedaulatan dan Lawan Rezim Fasis Prabowo-Gibran’ adalah panggilan sejarah. Hari ini kami menyasar Puspom, Mabes TNI AD, dan Istana untuk membongkar secara telanjang watak fasis rezim. Dari urusan peradilan, pengawalan investasi (PSN) yang menggusur rakyat miskin dan masyarakat adat, hingga urusan dapur melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), semuanya telah diinvasi oleh militer aktif maupun purnawirawan,” ujar Darnel di tengah aksi massa.
Ia juga menilai keterlibatan aparat militer dalam ruang-ruang sipil merupakan bentuk penyimpangan terhadap semangat Reformasi 1998 serta amanat konstitusi.
“Perwira-perwira TNI keluar dari barak dan masuk ke jantung urusan sipil. Ini adalah deformasi total atas amanat UUD 1945 dan Reformasi 1998,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa terlebih dahulu mendatangi Puspom TNI. Lokasi itu dipilih sebagai simbol tuntutan terhadap penegakan hukum yang dinilai harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel, khususnya terkait dugaan pelanggaran hukum yang menyeret unsur militer.
Aliansi PERISAI juga mendesak pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus, termasuk dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan unsur aktif maupun purnawirawan TNI. Mereka meminta seluruh proses hukum dilakukan melalui mekanisme peradilan umum secara transparan.
Setelah itu, massa bergerak menuju Mabes TNI AD di Gambir. Dalam aksinya, mereka menyoroti dugaan kebangkitan konsep dwifungsi militer dalam format baru. PERISAI menilai keterlibatan aparat dalam proyek agraria dan Proyek Strategis Nasional (PSN) berpotensi memperbesar konflik sosial di masyarakat.
Selain isu agraria, massa juga mengkritik keterlibatan militer dalam program-program ekonomi berbasis desa dan distribusi logistik sipil yang dinilai semakin memperluas dominasi aparat dalam ranah nonpertahanan.
Aksi kemudian ditutup di kawasan Istana Negara. Dalam tuntutannya, massa menilai pemerintah dianggap gagal menjaga supremasi sipil dan kebebasan demokrasi. Mereka menyinggung sejumlah kasus pembubaran diskusi publik, intimidasi terhadap aktivis, hingga kebijakan luar negeri yang dinilai terlalu berpihak pada kepentingan global.
PERISAI secara khusus menolak keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) yang disebut dipimpin oleh Donald Trump serta menolak ratifikasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat karena dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan nasional dan pembukaan UUD 1945.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi PERISAI membawa enam tuntutan utama, yakni menghentikan militerisasi ruang sipil, mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap aktivis, menarik keterlibatan TNI dalam sektor agraria, menghentikan program MBG dan KDMP, keluar dari Board of Peace (BOP), serta membatalkan kerja sama Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Aksi tersebut mendapat dukungan dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi PERISAI, di antaranya DPD GMNI Jakarta, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Front Mahasiswa Nasional (FMN), DPC GMNI Jakarta Selatan, Sentral Perjuangan Pemuda (SPP), Pembaru, KABMU UNAS, dan sejumlah organisasi mahasiswa lainnya.
Demonstrasi berlangsung hingga sore hari dengan pengawalan aparat keamanan di sejumlah titik aksi.
Salam Demokrasi Nasional!!!
