NEMUKABAR.COM – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengakui progres pembangunan program Sekolah Rakyat masih menghadapi sejumlah kendala teknis di lapangan. Hingga akhir Mei 2026, capaian pembangunan secara nasional dinilai belum sepenuhnya memenuhi target percepatan yang telah ditetapkan pemerintah.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut terus berjalan, meskipun kecepatannya masih berada di bawah ekspektasi awal pemerintah.
Program Sekolah Rakyat sendiri ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2026 dengan total pembangunan sekitar 93 gedung baru yang tersebar di berbagai daerah.
Meski progres konstruksi belum optimal, Dody optimistis sebagian besar proyek dapat diselesaikan sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar.
“Insya Allah, ya, akhir Juni selesai, minimum selesai, feeling saya mengatakan, sekitar 88 dari (target) 93 (unit gedung baru Sekolah Rakyat) itu pembangunan selesai,” kata Dody dikutip dari Antara, Sabtu (23/5/2026).
Ia menjelaskan, secara nasional tingkat penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat saat ini baru berada pada kisaran 58 hingga 59 persen. Angka tersebut, menurutnya, masih memerlukan percepatan agar sekolah dapat digunakan tepat waktu saat penerimaan peserta didik baru dimulai.
Pemerintah menargetkan seluruh fasilitas utama sudah siap pada Juni 2026 sehingga proses pendidikan dapat berjalan normal pada awal tahun ajaran baru.
Namun demikian, Dody mengungkapkan terdapat sejumlah hambatan administratif dan teknis, terutama terkait jadwal kontrak pembangunan yang di beberapa daerah justru berakhir setelah kalender pendidikan dimulai.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius dalam upaya percepatan proyek nasional tersebut.
“Adik-adik (siswa Sekolah Rakyat) harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli, bahkan ada selesai di Oktober,” ungkap Dody.
Ia juga menyebut terdapat sejumlah wilayah yang progres pembangunan sekolahnya masih tergolong rendah. Beberapa daerah yang menjadi perhatian pemerintah antara lain Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes.
Di sisi lain, beberapa wilayah lain justru menunjukkan percepatan pembangunan yang lebih signifikan dibanding daerah lainnya. Menurut Dody, Sragen, Semarang, Bengkulu, dan Medan menjadi daerah dengan progres pembangunan relatif lebih baik.
Meski pemerintah tengah melakukan percepatan pembangunan, Dody menegaskan kualitas konstruksi tetap menjadi aspek utama yang tidak boleh dikompromikan.
Menurutnya, bangunan Sekolah Rakyat harus dirancang sebagai fasilitas pendidikan jangka panjang yang aman dan layak digunakan selama puluhan tahun.
“Kalau kualitas bangunan itu bukan suatu hal yang kita harus korbankan. Saya paling anti mengorbankan kualitas, paling anti. Apa pun yang terjadi, sekolah ini harus bertahan, mungkin kalau bisa lebih dari 20 tahun,” ujar Menteri PU.
Lebih lanjut, Dody menilai program Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan infrastruktur pendidikan, melainkan bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia nasional.
Ia menyebut keberadaan sekolah tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan masyarakat sekaligus menjadi instrumen untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem di berbagai daerah.
Program Sekolah Rakyat juga diproyeksikan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses layanan pendidikan formal.
