NEMUKABAR.COM – Eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran terus meningkat setelah operasi militer kedua negara memasuki babak yang semakin intensif. Selama 12 malam berturut-turut, militer Amerika Serikat dilaporkan melancarkan serangan udara ke sejumlah target di wilayah Iran. Di sisi lain, Teheran menegaskan akan memperluas respons militernya apabila serangan dari Washington terus berlanjut, termasuk dengan mengincar berbagai infrastruktur strategis di kawasan Teluk.
Mengutip laporan Al Jazeera, Kamis (23/7/2026), Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan bahwa rangkaian operasi udara tersebut merupakan bagian dari strategi untuk melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam jalur pelayaran internasional, khususnya terhadap kapal-kapal komersial dan pelayaran sipil yang melintasi kawasan Teluk dan sekitarnya.
Dalam perkembangan terbaru, Kantor Berita Fars melaporkan terjadinya sejumlah ledakan di sekitar wilayah Bushehr, Iran bagian selatan. Pada saat yang hampir bersamaan, Pemerintah Kuwait menyatakan sistem pertahanan udaranya diaktifkan untuk menghadapi serangan pesawat tanpa awak (drone) yang disebut berasal dari Iran.
Pemerintah Iran menegaskan bahwa operasi militernya di kawasan Teluk akan terus berlanjut selama Amerika Serikat masih melakukan serangan terhadap wilayahnya. Teheran menilai keamanan nasionalnya tidak dapat dipisahkan dari stabilitas kawasan, sehingga setiap aksi militer dari Washington akan memperoleh respons yang setimpal.
Kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyampaikan peringatan tersebut melalui unggahan di media sosial menyusul ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan akan menyerang lebih banyak fasilitas strategis Iran, termasuk pembangkit listrik dan jembatan.
“Di wilayah di mana kita tidak menjual minyak, tidak akan ada yang menjual minyak,” kata Ghalibaf.
Ia kemudian menegaskan bahwa keamanan infrastruktur di kawasan bergantung pada terjaminnya keamanan Iran sendiri.
“Jika keamanan kita tidak terjamin, tidak ada infrastruktur yang akan aman,” lanjut dia.
Pernyataan tersebut muncul setelah serangan udara Amerika Serikat pada Selasa malam dilaporkan kembali menghantam sejumlah fasilitas sipil di Iran, termasuk jaringan pembangkit listrik dan ruas jalan raya. Serangan-serangan tersebut menambah panjang daftar sasaran infrastruktur yang terdampak sejak konflik kembali memanas.
Dalam konteks hukum humaniter internasional, serangan terhadap objek sipil pada prinsipnya dilarang kecuali fasilitas tersebut digunakan secara langsung untuk kepentingan militer. Oleh karena itu, berbagai serangan yang menyasar infrastruktur sipil menjadi perhatian serius masyarakat internasional karena berpotensi melanggar ketentuan hukum perang.
Kementerian Kesehatan Iran melaporkan bahwa sejak operasi militer Amerika Serikat dimulai pada akhir bulan lalu, sedikitnya 53 orang dilaporkan meninggal dunia, termasuk tiga anak-anak, sementara 590 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.
Sebagai bentuk respons, Iran meningkatkan operasi militernya terhadap sejumlah negara yang menjadi sekutu Amerika Serikat di kawasan. Dalam beberapa hari terakhir, serangan dilaporkan menyasar wilayah Bahrain, Kuwait, dan Yordania, termasuk fasilitas pembangkit listrik serta instalasi pengolahan air di Kuwait.
Serangan Iran terhadap pangkalan udara di Yordania pada Jumat dilaporkan menewaskan tiga personel militer Amerika Serikat. Sementara itu, seorang prajurit AS lainnya dilaporkan tewas dalam serangan di Erbil, Irak, pada Minggu. Dengan tambahan korban tersebut, jumlah personel militer Amerika Serikat yang meninggal sejak konflik berlangsung disebut mencapai 18 orang.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa pemerintah Iran akan menerapkan prinsip pembalasan yang setimpal terhadap setiap serangan yang diarahkan kepada wilayah maupun fasilitas strategis negaranya.
“Setiap agresi terhadap Iran, termasuk infrastruktur kami, akan memicu respons yang kuat dan tegas,” kata Araghchi.
Pihak militer Iran juga menilai ancaman yang disampaikan Washington tidak akan menghasilkan penyelesaian konflik. Sebaliknya, mereka memperingatkan bahwa tekanan militer yang terus meningkat justru berpotensi memperluas medan perang dan memperburuk stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah.
Situasi ini menambah kekhawatiran komunitas internasional terhadap risiko meluasnya konflik bersenjata di kawasan Teluk. Berbagai pengamat menilai eskalasi yang terus berlangsung tidak hanya mengancam keamanan regional, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global, terutama terhadap jalur distribusi energi dan perdagangan internasional yang melintasi kawasan tersebut.
