NEMUKABAR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam rangka penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Kali ini, operasi dilakukan di wilayah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan sejumlah pihak diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa tim penindakan lembaga antirasuah berhasil mengamankan total 10 orang dalam kegiatan yang berlangsung di sejumlah lokasi berbeda. Para pihak yang diamankan berasal dari unsur pemerintahan daerah maupun kalangan swasta.
“Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan,” kata Budi saat dikonfirmasi, Senin (8/6/2026).
Berdasarkan informasi yang disampaikan KPK, sebagian besar pihak yang diamankan berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dari total 10 orang tersebut, lima di antaranya merupakan pejabat atau pihak yang terkait dengan pemerintahan daerah setempat.
Salah satu nama yang turut diamankan dalam operasi tersebut adalah Bupati Muara Enim, Edison. Selain unsur pemerintah daerah, KPK juga mengamankan sejumlah pihak dari sektor swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah didalami penyidik.
Meski demikian, KPK masih belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara yang menjadi dasar pelaksanaan operasi tangkap tangan tersebut. Hingga saat ini, tim penindakan masih melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan informasi untuk memperjelas dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.
Budi menjelaskan bahwa proses penanganan perkara masih berlangsung sehingga lembaganya belum dapat menyampaikan detail mengenai pasal yang disangkakan maupun dugaan praktik korupsi yang sedang didalami.
“Tim masih di lapangan, kami akan update kembali perkembangannya,” tutup Budi.
Sesuai ketentuan yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan, lembaga antikorupsi tersebut akan memutuskan apakah perkara akan ditingkatkan ke tahap penyidikan serta menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara hukum.
Operasi tangkap tangan di Muara Enim menambah daftar daerah yang menjadi fokus pengawasan KPK dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Publik kini menantikan penjelasan resmi KPK terkait perkara yang melatarbelakangi operasi tersebut, termasuk kemungkinan adanya penetapan tersangka dalam waktu dekat.
