NEMUKABAR.COM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengemukakan bahwa pengembangan jaringan perkeretaapian nasional memerlukan pembiayaan dalam skala besar hingga tahun 2045. Estimasi kebutuhan anggaran tersebut mencerminkan ambisi pemerintah dalam memperluas konektivitas transportasi berbasis rel di Indonesia.
Secara proyektif, total kebutuhan investasi untuk pembangunan jaringan rel baru diperkirakan mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan kurang lebih 14.000 kilometer jalur kereta api baru, dengan fokus utama pada pengembangan wilayah di luar Pulau Jawa guna mengurangi ketimpangan infrastruktur.
Dalam kerangka perencanaan fiskal jangka panjang, kebutuhan anggaran tahunan diperkirakan berada pada kisaran Rp60 hingga Rp65 triliun. Namun demikian, angka tersebut masih bersifat dinamis dan akan disesuaikan dengan kompleksitas teknis, termasuk kondisi geografis dan tantangan topografi di masing-masing wilayah pembangunan.
“Kita mencoba menghitung, jika ingin menambah sekitar 14.000 kilometer rel dalam beberapa tahun ke depan, maka biayanya diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun dalam 20 tahun hingga 2045,” kata AHY di Stasiun Tanah Abang, Rabu (22/4/2026).
Lebih lanjut, pemerintah tengah melakukan identifikasi terhadap proyek-proyek prioritas yang berpotensi direalisasikan dalam jangka pendek atau quick wins. Salah satu proyek yang sedang dalam tahap kajian adalah pembangunan jalur kereta api di Pulau Sumatra, khususnya pada segmen Banda Aceh–Besitang yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarprovinsi, yakni Aceh dan Sumatra Utara.
Dalam proses perencanaan tersebut, pemerintah melibatkan sejumlah pemangku kepentingan strategis, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis, kelayakan ekonomi, serta efektivitas implementasi proyek.
Dari aspek pembiayaan, pemerintah menilai bahwa pengembangan infrastruktur perkeretaapian tidak dapat sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, skema pembiayaan alternatif melalui kemitraan investasi menjadi salah satu opsi strategis yang dipertimbangkan.
“Kita terbuka untuk kerja sama. Belum ada yang definitif, tetapi tentu ada sejumlah negara yang sebelumnya sudah memiliki pengalaman bekerja sama dengan Indonesia,” ujarnya.
Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan sekaligus mengurangi tekanan terhadap kapasitas fiskal negara. Selain itu, keterlibatan investor diharapkan dapat membawa transfer teknologi serta meningkatkan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur transportasi nasional.
