NEMUKABAR.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai refleksi untuk memperkuat persatuan dan menjaga warisan perjuangan para pendiri bangsa.
Pesan tersebut disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Rapat digelar setelah rangkaian Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR-DPD 2026.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo Subianto turut hadir untuk menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.
Puan menyampaikan bahwa Indonesia akan memperingati 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Menurutnya, tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” merefleksikan cita-cita yang sejak awal menjadi arah perjalanan bangsa setelah proklamasi kemerdekaan.
“Tanggal 17 Agustus 2026, Indonesia akan merayakan HUT ke-81 Tahun. Tema HUT ke-81 Tahun Kemerdekaan RI adalah ‘Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur’. Tema ini menegaskan kembali, bahwa 81 tahun yang lalu, ketika Indonesia menyatakan Kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia,” ujar Puan dalam pidato pembukaan masa sidang DPR.
Memasuki usia 81 tahun, Puan menilai perjalanan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pergantian pemerintahan yang terus berlangsung. Setiap pemerintahan, kata dia, memiliki kebijakan dan capaian yang menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa.
Namun, warisan pemerintahan menurut Puan tidak sebatas pembangunan fisik maupun rangkaian kebijakan. Setiap keputusan publik juga meninggalkan nilai, rekam pengabdian, dan konsekuensi yang kelak menjadi bagian dari penilaian sejarah.
“Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia?” ujar Puan.
Ia mengatakan generasi penerus akan menjadi pihak yang menilai apakah warisan tersebut benar-benar memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan kemerdekaan. Ukuran keberhasilannya antara lain terlihat dari kemampuan negara menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, serta menjaga martabat masyarakat.
“Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.
Menurut Puan, pembangunan Indonesia sebagai negara besar tidak cukup hanya ditopang sumber daya alam, kapasitas ekonomi, maupun kebijakan publik. Ada fondasi sosial-politik yang harus terus dijaga, yakni persatuan dan kesatuan nasional.
“Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia,” jelas Puan.
Puan menilai persatuan tidak seharusnya dimaknai sebagai upaya menghilangkan perbedaan. Persatuan justru merupakan kesepakatan untuk mempertahankan kebersamaan di tengah realitas masyarakat yang beragam.
Ia menegaskan persatuan dan kesatuan bukan hanya tujuan ideal dalam kehidupan bernegara, tetapi juga menjadi kondisi fundamental yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional.
“Tanpa persatuan dan kesatuan, setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan energi bangsa habis untuk menyelesaikan konflik,” ungkap mantan Menko PMK ini.
Sebaliknya, Puan mengatakan pembangunan dapat berlangsung lebih efektif apabila masyarakat memiliki kepercayaan sosial, saling menghormati, dan mengembangkan semangat gotong royong. Kepentingan nasional, menurutnya, harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok.
“Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambah Puan.
Lebih lanjut, Puan menempatkan keberagaman sebagai realitas sosial yang harus dikelola dalam satu orientasi kebangsaan. Perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, hingga pilihan politik tidak semestinya menjadi alasan untuk memecah persatuan.
“Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu ‘rumah kebangsaan’. Rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama,” kata Puan.
Ia menjelaskan, konsep rumah kebangsaan tersebut harus memberikan rasa aman dan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara. Setiap individu, kata Puan, harus merasa martabatnya dihargai, hak-haknya dilindungi, dan memiliki ruang untuk berkontribusi terhadap pembangunan.
“Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita tetap memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama,” papar Puan.
Puan juga mengingatkan bahwa rasa memiliki terhadap Indonesia harus diwujudkan melalui tanggung jawab untuk menjaga kehidupan kebangsaan. Menurutnya, tidak boleh ada tindakan yang justru merusak fondasi bersama yang telah dibangun selama puluhan tahun.
“Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, maka tidak akan pernah dari kita yang akan merusak ‘rumah’ kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki ‘rumah kebangsaan Indonesia’ tersebut maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya,” imbuh Puan.
Dalam pidatonya, Puan juga mengingatkan bahwa persatuan tidak akan bertahan secara otomatis hanya karena diwariskan oleh generasi sebelumnya. Nilai tersebut harus terus dipelihara dan diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
“Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada para penyelenggara negara,” tegas Puan.
Ia meminta seluruh kebijakan dan keputusan negara mempertimbangkan dampaknya terhadap kepercayaan publik serta rasa kebersamaan sebagai satu bangsa. Negara, menurutnya, harus mampu memastikan seluruh rakyat melihat Indonesia sebagai ruang hidup bersama yang memberikan ketenteraman dan kesejahteraan.
“Setiap kebijakan negara, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat bagi setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka Persatuan dan Kesatuan Indonesia akan tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat,” sambung Puan.
Puan kemudian mengajak seluruh pihak kembali melihat perjalanan sejarah bangsa sejak Proklamasi Kemerdekaan. Delapan puluh satu tahun setelah bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan, tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita nasional kini berada pada generasi saat ini.
Menurutnya, perjalanan menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan kontribusi seluruh institusi negara dan masyarakat.
“Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua. DPR RI, Pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama,” ujar Puan.
“Yaitu memastikan setiap langkah, setiap kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama, untuk bangsa, untuk negara, untuk Indonesia,” lanjut Cucu Proklamator RI Sukarno itu.
Puan menutup pidatonya dengan menyampaikan ucapan selamat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia.
“Dirgahayu Republik Indonesia,” kata Puan.
