NEMUKABAR.COM – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pemerintah merencanakan penerapan kebijakan kenaikan kelas yang tidak dilakukan secara otomatis mulai tahun ajaran 2027/2028. Kebijakan tersebut tengah dipersiapkan melalui penyusunan regulasi dan petunjuk teknis sebagai acuan pelaksanaan di satuan pendidikan.
Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa rencana perubahan mekanisme kenaikan kelas itu telah dikomunikasikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) masih menyelesaikan tahapan pengkajian serta menyiapkan aturan yang diperlukan sebelum kebijakan diberlakukan.
“Sekarang ini kami sudah melakukan proses pengkajian dan insya Allah tahun ajaran baru 2027/2028 akan mulai diberlakukan,” kata Abdul Mu’ti di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (17/10/2026).
Dilansir Antara, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa mekanisme kenaikan kelas nantinya akan mempertimbangkan lebih dari sekadar hasil evaluasi akademik. Penilaian terhadap penguasaan materi pembelajaran akan disertai pertimbangan mengenai perkembangan karakter peserta didik, sehingga keputusan sekolah diharapkan mencerminkan capaian belajar secara lebih menyeluruh.
Untuk mendukung pelaksanaannya, Kemendikdasmen sedang merancang peraturan menteri beserta petunjuk teknis. Dokumen tersebut nantinya menjadi pedoman bagi sekolah dan tenaga pendidik dalam mengevaluasi perkembangan siswa serta menentukan kelayakan kenaikan kelas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Menurut Abdul Mu’ti, peninjauan terhadap kebijakan kenaikan kelas dilakukan dengan memperhatikan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan sebelumnya. Keluhan dari kalangan pendidik menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mengevaluasi mekanisme yang selama ini diterapkan.
Selain itu, peningkatan capaian akademik peserta didik dinilai membutuhkan pendekatan yang dapat memperkuat motivasi belajar, memperdalam pemahaman materi, dan membangun kesiapan menghadapi tantangan pada masa mendatang.
“Melalui kebijakan tidak naik kelas secara otomatis, pemerintah berharap peserta didik lebih termotivasi untuk belajar, meningkatkan penguasaan materi, serta membangun karakter dan mental yang kuat,” ungkap dia.
Regulasi Kenaikan Kelas dan Penjurusan Masih Dipersiapkan
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa rencana pengaturan kenaikan kelas dan mekanisme penjurusan siswa telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, pemerintah masih menyiapkan perangkat regulasi dan petunjuk teknis agar implementasi kebijakan memiliki dasar yang jelas serta dapat diterapkan oleh satuan pendidikan.
Penyusunan aturan tersebut menjadi tahapan penting untuk memberikan kejelasan mengenai mekanisme evaluasi, pertimbangan akademik, serta aspek perkembangan peserta didik yang akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya pedoman resmi, sekolah dan guru diharapkan memiliki acuan yang seragam dalam menjalankan kebijakan tersebut.
Pemerintah menargetkan seluruh persiapan dapat diselesaikan sebelum memasuki tahun ajaran 2027/2028. Namun, rincian mengenai indikator penilaian, prosedur kenaikan kelas, dan mekanisme penjurusan masih perlu merujuk pada regulasi resmi yang akan diterbitkan Kemendikdasmen.
Pemerintah Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan
Selain membahas perubahan mekanisme kenaikan kelas, Abdul Mu’ti turut menanggapi wacana pendidikan gratis yang sebelumnya disinggung Presiden Prabowo Subianto. Dalam konteks tersebut, pemerintah disebut terus berupaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan nasional.
Meski demikian, materi keterangan yang tersedia belum memuat penjelasan lengkap mengenai pernyataan Abdul Mu’ti terkait wacana pendidikan gratis. Oleh karena itu, rincian kebijakan, cakupan program, maupun langkah implementasinya belum dapat dipaparkan secara lebih mendalam tanpa keterangan tambahan dari sumber resmi.
Rencana penerapan mekanisme kenaikan kelas mulai tahun ajaran 2027/2028 menjadi bagian dari upaya pemerintah meninjau proses evaluasi pembelajaran di sekolah. Efektivitas kebijakan tersebut nantinya akan bergantung pada kejelasan regulasi, kesiapan tenaga pendidik, serta penerapan penilaian yang objektif terhadap perkembangan akademik dan karakter peserta didik.
