NEMUKABAR.COM – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menerima berbagai masukan dari mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) terkait sejumlah program strategis pemerintah. Dalam forum diskusi tersebut, isu implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu topik utama yang mendapat perhatian, disusul persoalan regenerasi petani serta hilirisasi hasil riset perguruan tinggi.
Pada kesempatan itu, Dudung menegaskan pemerintah membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan kalangan akademisi. Mahasiswa dan perguruan tinggi, menurutnya, akan dilibatkan secara resmi dalam pengawasan distribusi logistik sekaligus edukasi gizi di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya penyempurnaan Program MBG.
Diskusi diawali dengan penyampaian kritik konstruktif oleh mahasiswa Universitas Brawijaya, Farhan Fariz Rizqullah, yang memaparkan hasil pengamatan lapangan mengenai pelaksanaan Program MBG. Ia menilai distribusi penerima manfaat masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
Farhan mengusulkan agar pemerintah memperkuat peran perguruan tinggi dalam memberikan pendampingan teknis kepada pelaksana program. Selain itu, ia mendorong agar alokasi anggaran lebih difokuskan pada daerah dengan tingkat kerawanan gizi dan prevalensi stunting yang tinggi, khususnya bagi balita dan siswa sekolah dasar.
Menanggapi masukan tersebut, Dudung menyatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Program MBG. Ia mengakui masih terdapat perbedaan kualitas pelaksanaan di berbagai daerah, termasuk adanya laporan makanan yang tidak dikonsumsi oleh penerima manfaat.
“Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi,” jelas Dudung dikutip dari siaran pers, Minggu (14/6/2026).
Menurut Dudung, pemerintah telah menyiapkan tiga fokus utama dalam penyempurnaan Program MBG. Ketiga aspek tersebut meliputi standardisasi mutu gizi makanan, peningkatan kualitas komoditas bahan pangan, serta penyempurnaan ketepatan sasaran penerima manfaat dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki tingkat kerentanan gizi tinggi dan kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Selain membahas Program MBG, forum diskusi juga mengangkat persoalan regenerasi petani yang disampaikan oleh mahasiswa Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan, Naufal Syahfahlevie Samosir.
Ia menilai pembangunan sektor pertanian tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur maupun teknologi modern. Menurutnya, proses mencetak petani yang mandiri, adaptif, dan memiliki daya saing membutuhkan investasi jangka panjang yang dapat mencapai 10 hingga 12 tahun.
Naufal juga berpandangan bahwa pembangunan fisik di sektor pertanian tidak akan memberikan hasil optimal apabila pemerintah belum memiliki strategi nasional untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap profesi petani sekaligus menghilangkan stigma negatif yang selama ini melekat pada sektor agraria.
Menanggapi hal tersebut, Dudung menjelaskan adanya perbedaan mendasar antara konsep swasembada pangan dan swasembada beras. Menurutnya, swasembada pangan merupakan upaya mewujudkan kemandirian nasional terhadap seluruh komoditas pangan agar tidak bergantung pada impor, sedangkan swasembada beras lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan beras melalui peningkatan produktivitas serta perluasan lahan pertanian.
Ia juga menegaskan bahwa besarnya stok beras di gudang Bulog bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan swasembada, melainkan berfungsi sebagai cadangan strategis negara dalam menghadapi kondisi darurat.
Dudung turut mengakui bahwa mayoritas petani Indonesia saat ini berusia di atas 40 tahun. Oleh karena itu, menurutnya, modernisasi teknologi pertanian menjadi salah satu langkah penting agar sektor agraria kembali menarik bagi generasi muda.
Mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem, Muhammad Ziyad Husaini, kemudian menyoroti lemahnya hilirisasi hasil riset perguruan tinggi. Ia menilai masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kualitas penelitian akademik dengan proses komersialisasi di sektor industri.
Ziyad mendorong pemerintah menyusun strategi yang mampu mempertemukan inovasi kampus dengan dunia usaha melalui dukungan pembiayaan, pendampingan kewirausahaan, hingga pembentukan ekosistem startup berbasis hasil penelitian.
Menurutnya, tanpa kebijakan tersebut Indonesia berpotensi hanya menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang akhirnya bekerja di perusahaan besar tanpa mampu menciptakan nilai tambah melalui inovasi di dalam negeri.
Menanggapi pandangan tersebut, Dudung memberikan analogi dari dunia militer. Ia mengatakan bahwa strategi terbaik sekalipun tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diwujudkan dalam implementasi nyata.
“Banyak lulusan perguruan tinggi kita memiliki kompetensi luar biasa, namun begitu lulus mereka dihadapkan pada pertanyaan, ‘Saya harus ke mana?’. Saluran yang menjembatani keahlian akademik dengan dunia nyata masih terbatas,” ungkapnya.
Menurut Dudung, persoalan utama yang saat ini dihadapi Indonesia bukan hanya hilirisasi sumber daya alam, melainkan juga hilirisasi sumber daya manusia agar kompetensi lulusan perguruan tinggi dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung.
Ia memastikan seluruh hasil dialog bersama mahasiswa Universitas Brawijaya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengoptimalkan investasi di bidang pendidikan tinggi menjadi nilai tambah bagi pembangunan ekonomi nasional.
