Nemukabar.com – Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum evaluasi kritis terhadap arah kebijakan negara. Melalui aksi demonstrasi di Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Jakarta, Rabu (28/10/2026), massa aksi yang dikoordinatori Muria mengangkat tema “Evaluasi Total Dua Tahun Kebijakan Pemerintahan Prabowo–Gibran” dengan tagline lantang: “INDONESIA BERDUKA”.
Aksi ini menjadi bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai perlu diuji secara menyeluruh, terutama dalam menjawab persoalan ekonomi rakyat, ketenagakerjaan, pendidikan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberantasan korupsi, kebebasan sipil, serta penegakan hukum dan keadilan sosial.
Pemerintah tidak cukup membanggakan program dan angka pertumbuhan ekonomi jika kesejahteraan rakyat belum menjadi kenyataan yang merata. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat atau justru masih menyisakan persoalan mendasar yang menuntut penyelesaian serius.
Program prioritas seperti MBG, misalnya, harus disertai transparansi anggaran, pengawasan ketat, standar keamanan pangan, dan evaluasi manfaat yang terukur. Besarnya anggaran negara harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan dan manfaat yang diterima masyarakat.
Di bidang demokrasi dan penegakan hukum, pemerintah juga dituntut menjamin kebebasan berpendapat, memperkuat pengawasan terhadap kekuasaan, serta memastikan pemberantasan korupsi berjalan tanpa tebang pilih. Kritik terhadap pemerintah tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari kontrol publik dalam negara demokratis.
Melalui aksi tersebut, massa mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dua tahun terakhir, membuka hasil evaluasi secara transparan, serta memperbaiki kebijakan yang tidak efektif atau menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat.
Tagline “INDONESIA BERDUKA” menjadi simbol peringatan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka dan pencitraan politik, tetapi harus berpijak pada keadilan sosial, perlindungan hak rakyat, dan pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
Dua tahun pemerintahan adalah waktu yang cukup untuk menguji janji politik dengan kenyataan. Rakyat berhak menilai, mengkritik, dan menuntut pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.
INDONESIA BERDUKA! EVALUASI TOTAL KEBIJAKAN PRABOWO–GIBRAN! SELAMATKAN DEMOKRASI DAN KEMBALIKAN ORIENTASI PEMBANGUNAN KEPADA KEPENTINGAN RAKYAT!
