NEMUKABAR.COM – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan kajian mendalam terkait fenomena meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia meskipun laju pertumbuhan ekonomi nasional masih berada pada kisaran lebih dari 5 persen. Kajian tersebut dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Luhut, salah satu variabel yang diduga berkontribusi terhadap bertambahnya angka kemiskinan adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi daya beli masyarakat. Meski demikian, ia belum memaparkan secara rinci data statistik maupun metodologi yang digunakan dalam analisis tersebut.
“Jadi bisa mungkin karena kenaikan harga. Dewan Ekonomi sudah menghitung mengenai itu. Ada datanya saya enggak ingat,” ujar Luhut saat ditemui di kantornya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi makro tidak selalu secara otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang merata. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, distribusi manfaat pertumbuhan menjadi faktor penting untuk memastikan kelompok masyarakat berpendapatan rendah tidak tertinggal dalam proses pembangunan nasional.
Meski terdapat tantangan tersebut, Luhut menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Namun, hal itu mensyaratkan pelaksanaan program pemerintah yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan produktivitas nasional.
Ia menekankan bahwa efisiensi kebijakan dan pengelolaan sumber daya harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik. Selain itu, Indonesia juga harus mampu memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan hanya berlangsung dalam satu dekade ke depan.
“Kita kan harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga target yang kita kerjakan. Kemudian kita juga harus betul-betul menyadari semua bersama bahwa bonus demografi itu akan habis 10 tahun dari sekarang,” tuturnya.
Luhut mengingatkan bahwa keberhasilan Indonesia mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kemampuan seluruh elemen bangsa dalam mengoptimalkan potensi sumber daya manusia selama periode bonus demografi berlangsung. Kegagalan memanfaatkan momentum tersebut berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan jangka panjang.
“Jadi kalau kita tidak bekerja dengan baik, maka 2045 itu nanti sulit tercapai. Tapi kalau kita semua kompak, itu saya kira enggak ada masalah,” kata Luhut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara konsisten berada di kisaran 5 persen per tahun. Menurutnya, capaian tersebut secara teoritis seharusnya mampu menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih signifikan dibandingkan kondisi yang terjadi saat ini.
Dalam pandangannya, akumulasi pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir semestinya mencerminkan peningkatan kapasitas ekonomi nasional yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, diperlukan evaluasi terhadap distribusi manfaat pembangunan agar hasil pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
“Selama tujuh tahun belakangan ini dikatakan bahwa ekonomi kita tumbuh 5 persen tiap tahun. Tujuh tahun kali lima, berarti 35 persen pertumbuhannya. Logikanya selama tujuh tahun Indonesia tambah kaya 35 persen,” kata Prabowo saat penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
Pernyataan tersebut mempertegas pentingnya kebijakan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka pertumbuhan, tetapi juga mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan, memperkuat daya beli masyarakat, serta menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
