NEMUKABAR.COM – Pemerintah pusat mulai mempercepat fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana menyatakan bahwa penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini telah memasuki tahap transisi menuju pemulihan.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai mengikuti rapat progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Menurut Tito, masa tanggap darurat di sejumlah daerah terdampak bencana telah terlewati. Saat ini pemerintah fokus mengarahkan penanganan menuju fase transisi dan pemulihan jangka menengah. Ia menyebut Sumatera Utara dan Sumatera Barat hampir menyelesaikan masa transisi, sementara Aceh masih memerlukan sedikit tambahan waktu sebelum memasuki tahap pemulihan penuh.
“Karena sekarang ini sebetulnya kita sedang masuk, sudah melewati darurat, masuk ke sekarang transisi [menuju pemulihan],” ujar Tito.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan sejumlah layanan dasar masyarakat mulai kembali beroperasi secara normal. Pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang disebut telah pulih dan mampu menjalankan aktivitas administrasi pemerintahan secara optimal.
Selain itu, layanan kesehatan di rumah sakit seluruh kabupaten terdampak juga telah kembali berjalan. Meski demikian, pemerintah masih melakukan penanganan terhadap beberapa puskesmas pembantu di wilayah desa yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Di sektor infrastruktur dasar, pasokan listrik disebut hampir sepenuhnya pulih. Namun, terdapat sejumlah wilayah yang masih mengalami kendala akibat akses jalan terputus sehingga menyulitkan distribusi layanan. Sebagai solusi sementara, pemerintah menyalurkan generator set atau genset untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di daerah terisolasi.
Pemerintah juga memastikan distribusi bahan bakar minyak melalui SPBU, jaringan internet, jalan nasional, serta jembatan nasional telah kembali difungsikan. Langkah tersebut dilakukan guna mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di kawasan terdampak.
Pada sektor pendidikan, pemerintah melalui kementerian terkait tengah mempercepat rehabilitasi fasilitas belajar mengajar. Koordinasi dengan kontraktor dan pihak terkait dilakukan untuk menentukan prioritas pembangunan, terutama bagi sekolah yang belum memiliki sarana pembelajaran memadai.
“Terutama yang sekolah-sekolah yang belum ideal untuk proses belajarnya. Proses belajarnya sudah 100 persen tapi belum ideal,” jelasnya.
Tito menekankan bahwa percepatan rehabilitasi sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai. Untuk itu, pemerintah pusat telah menggelontorkan tambahan dana transfer ke daerah senilai Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak bencana.
“Sudah ditransfer semua, tuntas sudah. Februari, Maret, April tiga kali, sudah tuntas, totalnya Rp10,6 triliun,” jelasnya.
Dana tersebut kini berada di pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintah pusat terus melakukan pengawasan agar penggunaannya tepat sasaran serta dapat segera memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
Selain dukungan transfer daerah, sejumlah kementerian dan lembaga turut mengalokasikan bantuan khusus. Kementerian Pertanian, misalnya, menyiapkan anggaran pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana. Sementara Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.
Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut mendukung penyediaan hunian sementara serta dana tunggu hunian bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Tito juga mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan rencana induk pemulihan jangka panjang yang saat ini sedang diproses menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Rencana tersebut ditargetkan berjalan hingga tahun 2028 dengan tahapan pelaksanaan setiap tahun.
“Nah, ini kalau nanti sudah disetujui oleh Bapak Presiden, maka ya otomatis speed-nya akan lebih kencang lagi, ketika anggaran sudah disalurkan kepada kementerian dan lembaga yang menangani,” tandasnya.
Pemerintah berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan infrastruktur fisik, tetapi juga mampu mengembalikan stabilitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik bagi masyarakat terdampak di wilayah Sumatra.
