NEMUKABAR.COM – Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), perhatian terhadap kondisi ketenagakerjaan di Kota Bekasi kembali mengemuka. Tingginya angka pengangguran dinilai menjadi tantangan serius yang memerlukan langkah strategis dan terukur dari pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kota Bekasi sekaligus wakil ketua komisi 2, Yenny kristianti, menyampaikan kepada wartawan, bahwa peringatan Hari Buruh tidak semestinya hanya menjadi agenda seremonial, melainkan momentum evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan, khususnya dalam menekan angka pengangguran yang masih relatif tinggi. Jum’at, 1/05/2026
“Peringatan Hari Buruh harus dimaknai sebagai refleksi bersama. Tingginya angka pengangguran di Kota Bekasi pada tahun 2025 sebesar 7,2 persen sebagaimama data badan statistik kota Bekasi menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja yang tersedia,” ujar Yenny Kristianti dalam keterangannya.
Selain itu tingkat pengangguran terbuka yang mencerminkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja di tengah pertumbuhan kawasan industri.
Menurut politisi dari partai solidaritas Indonesia (PSI) ini, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, antara lain ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri, terbatasnya pelatihan berbasis kompetensi, serta belum maksimalnya keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal.
Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD Kota Bekasi mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk mengambil langkah konkret dan berkelanjutan.
Yenny Kristianti menegaskan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang tepat, potensi bonus demografi yang dimiliki Kota Bekasi justru dapat menjadi beban sosial di masa mendatang.
“Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan,” tutupnya.
