NEMUKABAR.COM – Industri otomotif nasional tengah menghadapi tekanan akibat maraknya masuk truk impor, khususnya dari China, dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri dalam negeri karena dinilai berpotensi mengganggu keseimbangan pasar.
Pada dasarnya, persaingan di sektor otomotif merupakan hal yang wajar. Namun, sejumlah pelaku industri menilai praktik yang terjadi saat ini tidak sepenuhnya adil. Hal ini lantaran sebagian truk impor disebut tidak mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat dijual dengan harga lebih kompetitif dan menarik minat konsumen.
Selain faktor harga, isu lain yang menjadi sorotan adalah standar emisi kendaraan. Banyak truk impor yang masih menggunakan standar Euro 2, sementara Indonesia telah menerapkan standar Euro 4 untuk kendaraan baru. Perbedaan ini dinilai menciptakan ketimpangan dalam persaingan usaha.
Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tengah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian. Salah satu instrumen yang akan diperkuat adalah penerapan dokumen TPT (Tanda Pendaftaran Tipe) untuk kendaraan bermotor impor.
Kebijakan ini sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2019. Namun, pemerintah menilai perlu dilakukan evaluasi dan pengetatan dalam implementasinya agar lebih efektif mengendalikan arus kendaraan impor.
“Kita akan mengusulkan ke Kementerian Perdagangan, (meremuskan) Permendag terkait tata perdagangan impor,” ujar Andi Komara, Staf Direktorat IMATAP, Ditjen ILMATE Kemenperin, di Kemayoran, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan, aturan yang ada sebelumnya sebenarnya sudah berjalan, tetapi perlu penyempurnaan agar lebih tegas dalam penerapannya di lapangan.
“Untuk membatasi truk impor ini, kita bisa dekati jadi dua. Kita terapkan satu lartas (larangan dan pembatasan) atau dengan pengenaan tarif,” tegas Andi.
Lebih lanjut, pemerintah juga mempertimbangkan penerapan kebijakan fiskal terhadap kendaraan impor, termasuk pengenaan pajak tambahan. Hal ini dikaitkan dengan aspek emisi dan konsumsi bahan bakar yang menjadi indikator penting dalam kebijakan perpajakan otomotif.
“Karena PPnBM sekarang ini tidak serta-merta terkait kemahalan satu kendaraan, tetapi juga faktor emisi dan fuel consumption,” tegasnya.
Di sisi lain, pelaku industri otomotif dalam negeri juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Salah satunya datang dari Mitsubishi Fuso yang menilai persaingan dengan truk impor tidak berlangsung secara seimbang.
Sales and Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), Aji Jaya, menyebut pihaknya tetap mematuhi seluruh regulasi pemerintah, termasuk penerapan standar emisi Euro 4 yang berdampak pada biaya produksi.
“Kalau kami diwajibkan mengikuti teknologi Euro 4, tentu bahan bakarnya juga harus sesuai. Harganya lebih mahal dan distribusinya belum merata di seluruh Indonesia,” ujar Aji di arena GIICOMVEC 2026 beberapa waktu lalu.
Sebaliknya, kendaraan dengan standar emisi lebih rendah seperti Euro 2 atau Euro 3 dinilai lebih fleksibel dalam penggunaan bahan bakar, termasuk biosolar. Hal ini membuat kendaraan tersebut lebih diminati karena dinilai lebih praktis dan ekonomis.
Kondisi tersebut memicu ketimpangan di pasar kendaraan niaga. Konsumen cenderung memilih produk yang lebih mudah dioperasikan dan hemat biaya, meskipun tidak sesuai dengan regulasi terbaru. Dampaknya, produsen yang patuh terhadap aturan berpotensi kehilangan pangsa pasar.
Padahal, industri kendaraan niaga memiliki rantai pasok yang luas dan melibatkan banyak sektor, mulai dari manufaktur, pemasok komponen, hingga jaringan distribusi yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Kalau persaingannya tidak fair, kami pasti kalah. Dampaknya bukan hanya penjualan turun, tapi juga produksi berkurang, tenaga kerja terdampak, hingga ekosistem industri terganggu,” jelas Aji.
