NEMUKABAR.COM – Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mendorong adanya penyesuaian tarif KRL Commuter Line sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan subsidi transportasi publik. Ia menilai wacana tersebut bukan hal baru, karena sudah muncul sejak beberapa tahun lalu.
Menurut Djoko, usulan penyesuaian tarif telah dibahas sejak 2018. Ia mencontohkan bahwa tarif KRL di lintas Yogyakarta-Solo saat ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tarif di wilayah Jakarta, namun tetap dapat diterima masyarakat.
“Sejak 2018 itu sudah ada usulan untuk penyesuaian tarif. Toh KRL di Jogja-Solo lebih mahal daripada yang Jakarta loh, itu enggak apa-apa. Artinya begini, penyesuaian tarif tetapi dengan catatan kelompok tertentu itu tidak naik,” kata Djoko, ditemui di kawasan Stasiun Juanda, Jakarta, dikutip Sabtu (18/4/2026).
Djoko menambahkan bahwa skema kenaikan tarif dapat dirancang lebih selektif dengan mempertimbangkan tingkat penghasilan penumpang. Ia menyebut kelompok dengan pendapatan tertentu masih bisa diberikan perlindungan tarif.
“Tinggal nanti yang UMR-nya berapa? Apakah kalau gaji diatas Rp 6 juta (per bulan) tidak perlu naik? Ya bisa saja diatur. Tapi yang di atas itu ya enggak apa-apa, cuma naik 500 rupiah,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai kebijakan subsidi juga bisa dioptimalkan dengan melihat pola penggunaan KRL, khususnya pada akhir pekan yang cenderung lebih rendah dibandingkan hari kerja.
“Mereka enggak masalah kok. Karena KRL itu hari Sabtu itu yang komuter itu hanya 5%, hari Minggu hanya 2%. Sabtu Minggu hari libur, gausah mensubsidi enggak apa-apa, lumayan, uangnya itu kan bisa menghemat (subsidi),” tuturnya.
Ia pun menyarankan agar penyesuaian tarif dilakukan secara bertahap sehingga tidak memberatkan masyarakat pengguna.
“Kalau pelan-pelan dinaikkan Rp 500, 6 bulan Rp 500, enggak terasa kan? Di Jawa Tengah juga mau, harus berani lah,” ucap dia.
Lebih lanjut, Djoko menjelaskan bahwa subsidi untuk layanan KRL Jabodetabek saat ini mencapai sekitar Rp1,6 hingga Rp1,8 triliun per tahun. Dana tersebut digunakan untuk menutup sekitar 60–65 persen dari tarif asli perjalanan.
Menurutnya, jika dilakukan penyesuaian tarif, pemerintah berpeluang mengalihkan sebagian anggaran subsidi tersebut untuk pengembangan transportasi di daerah lain yang masih membutuhkan.
“Agar ada shifting anggaran itu dialihkan untuk ke moda darat, untuk ke daerah-daerah ya. Jadi jangan (hanya) di Jakarta dikasih, daerah juga butuh,” tegas dia.
Di sisi lain, KAI Commuter tengah mengkaji pengembangan layanan KRL dengan memperpanjang rute Commuter Line Supas hingga Probolinggo. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan jangkauan layanan kereta lokal bersubsidi di wilayah Jawa Timur.
VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menjelaskan bahwa rencana tersebut akan menambah panjang lintas operasional secara signifikan.
“Lintas pelayanan Commuter Line akan diperpanjang hingga Stasiun Probolinggo, dengan jarak tempuh dari 63 km menjadi 101 km,” jelas Karina, Jumat (16/1/2026).
Sejak mulai beroperasi pada 2022, KRL Supas tercatat melayani ribuan penumpang setiap harinya. Rata-rata pengguna mencapai 4.417 orang per hari atau sekitar 130 hingga 140 ribu penumpang setiap bulan.
