NEMUKABAR.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah menjadi sorotan setelah sejumlah guru honorer mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para penggugat menilai program tersebut berdampak pada anggaran pendidikan, sehingga gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu disebut berada di bawah honorer akibat dugaan pemangkasan anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa MBG tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan di kementeriannya.
“Kalau ada anggapan bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan, kami sampaikan dengan tegas bahwa itu tidak benar. Program Presiden terkait pendidikan tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Mendikdasmen pada Kamis (19/2/2026).
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama para kepala daerah.
Abdul Mu’ti menjelaskan, pada 2025 pemerintah mengalokasikan anggaran revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp16,9 triliun untuk 16.167 sekolah di seluruh Indonesia. Hingga kini, progres realisasi pembangunan telah mencapai 93 persen.
Program tersebut akan dilanjutkan pada 2026 dengan anggaran lebih dari Rp14 triliun yang tercantum dalam APBN dan menyasar 11.474 satuan pendidikan. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto berencana menambah dukungan revitalisasi untuk 60 ribu satuan pendidikan.
“Sehingga total kalau sudah masuk ke dalam APBN, kami usulkan tahun ini kita akan ada revitalisasi untuk 71 ribu sekian satuan pendidikan,” ujarnya.
Selain infrastruktur, ia memastikan program strategis lain tetap berjalan, mulai dari digitalisasi pembelajaran, bantuan pendidikan bagi peserta didik, hingga peningkatan pelatihan guru.
“Semua ini berjalan beriringan,” cetusnya.
Mendikdasmen juga memastikan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD, SMP, SMA, hingga SLB tidak mengalami pengurangan. Bahkan pada 2026, pemerintah menambah cakupan PIP bagi murid taman kanak-kanak (TK).
“Untuk 2026 ini akan ada (tambahan) dana PIP untuk murid TK sebanyak Rp450 ribu per tahun. Tahun ini akan kita alokasikan untuk 888 ribu murid TK di seluruh Indonesia,” ungkap Mendikdasmen.
Berdasarkan pembaruan data per 18 Februari 2026, program MBG telah menjangkau 280.023 satuan pendidikan dengan 43,17 juta peserta didik penerima manfaat di seluruh Indonesia.
“Kalau kita lihat sekarang, satuan pendidikan yang menerima manfaat MBG sudah mencapai ratusan ribu, dan murid penerima manfaatnya lebih dari 43 juta. Ini menunjukkan bahwa MBG memiliki pengaruh yang sangat positif dan nyata,” ujar Mendikdasmen.
Ia menegaskan bahwa MBG tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari Program Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat. Menurutnya, makan bergizi bukan semata soal asupan nutrisi, tetapi juga pembentukan karakter dan pembiasaan hidup sehat.
Untuk menunjang keberhasilan MBG, Kemendikdasmen juga memperkuat fasilitas pendidikan. Sepanjang 2025, telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi 14.591 toilet di 11.490 satuan pendidikan, serta pembangunan dan perbaikan 6.686 ruang UKS di jumlah sekolah yang sama.
“Toilet, ruang UKS, dan sarana pendukung lainnya adalah bagian dari upaya kami membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat. Ini semua menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program MBG,” kata Abdul Mu’ti.
Pemerintah menegaskan, MBG merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah, dan tidak mengurangi komitmen terhadap pembiayaan pendidikan nasional.
