NEMUKABAR.COM – Jumlah warga yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kembali bertambah. Hingga Rabu (2/9/2026), sebanyak 566 orang dilaporkan mengalami keluhan setelah menerima makanan MBG yang didistribusikan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Lakhsmie Herawati Yuwantina mengatakan jumlah tersebut bertambah 35 orang dibandingkan data sebelumnya yang mencatat 531 kasus. Penambahan itu diketahui setelah dilakukan pemutakhiran data terhadap warga yang mengalami keluhan kesehatan.
“531 ditambah 35. Kurang lebih 566 ya,” ujar Lakhsmie.
Kasus gangguan kesehatan tersebut tidak hanya terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Sejumlah peserta didik dari 19 lembaga pendidikan lainnya di wilayah Tanggulangin juga dilaporkan mengalami keluhan setelah menyantap menu MBG yang sama pada Selasa (1/9/2026).
Jenis gejala yang paling banyak ditemukan pada warga terdampak antara lain mual, muntah, dan pusing. Dinas Kesehatan masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi kesehatan para penerima makanan.
“Sementara nampaknya mual, muntah, pusing itu aja yang paling banyak,” kata dia.
Dari total 566 orang yang tercatat mengalami keluhan, sebanyak 88 pasien masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Lakhsmie menyampaikan kondisi pasien yang menjalani rawat inap secara umum stabil dan belum menunjukkan indikasi yang membutuhkan penanganan di ruang perawatan khusus.
“Secara umum yang opname stabil. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sampai ke perawatan khusus, enggak ada. Dirawat inap biasa,” ujar dia.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengaktifkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk menangani masyarakat terdampak. Rumah sakit yang disiapkan antara lain RSUD RT Notopuro, RS Delta Surya, RS Siti Hajar, RS Pusura, RS Aisyiyah, RS Bhayangkara, RS Arafah Anwar, dan RS Assakinah Medika.
Penempatan pasien dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas masing-masing rumah sakit. Pemerintah daerah juga melakukan pemetaan kebutuhan pelayanan medis sebagai langkah antisipasi apabila jumlah warga yang membutuhkan perawatan kembali meningkat.
Sementara itu, sebanyak 470 pasien yang sebelumnya menjalani pemeriksaan dan perawatan telah diperbolehkan pulang setelah kondisi klinis mereka dinilai membaik. Keputusan tersebut ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dokter terhadap kondisi masing-masing pasien.
Bagi pasien yang masih mengalami gejala, tenaga kesehatan menganjurkan pemeriksaan lanjutan. Sementara pasien yang telah dinyatakan membaik diminta tetap mengikuti instruksi medis dan mengonsumsi obat sesuai resep yang diberikan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo hingga kini belum menetapkan penyebab pasti munculnya gangguan kesehatan secara bersamaan tersebut. Pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sejumlah sampel yang telah dikumpulkan dari lapangan.
Sampel yang diperiksa mencakup muntahan pasien serta bahan makanan yang berasal dari dapur SPPG Kalitengah. Pemeriksaan laboratorium diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tujuh hari untuk memperoleh hasil yang dapat menjadi dasar analisis lebih lanjut.
Selain melakukan pemeriksaan terhadap sampel biologis dan makanan, pemerintah daerah juga akan mengevaluasi seluruh tahapan penyediaan makanan. Pemeriksaan diarahkan untuk mengetahui apakah prosedur operasional standar (SOP) telah diterapkan secara konsisten sejak bahan makanan diterima hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat.
“Yang perlu kita investigasi, SOP-nya dijalankan atau tidak. Dari makanan datang sampai dengan dikonsumsi itu kan ada batas waktunya, nah ini sudah betul atau tidak,” ujar dia.
Proses investigasi akan dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah instansi terkait. Dinas Kesehatan Sidoarjo menyatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga akan dilibatkan dalam rangka memperkuat pemeriksaan terhadap keamanan dan mutu pangan.
Pemerintah daerah telah mengaktifkan mekanisme respons krisis kesehatan sejak kasus tersebut mulai muncul. Skema penanganan dibagi ke dalam dua lini utama, yakni respons di lapangan dan pelayanan medis di rumah sakit.
Pada tingkat lapangan, puskesmas berfungsi sebagai koordinator penanganan awal, termasuk melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap warga yang mengalami gejala. Sementara itu, rumah sakit disiagakan dengan dukungan tenaga kesehatan, obat-obatan, serta fasilitas medis untuk menangani pasien yang membutuhkan perawatan lebih lanjut.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan faktor yang menyebabkan munculnya keluhan kesehatan secara massal sekaligus mengevaluasi penerapan standar keamanan pangan dalam penyelenggaraan program MBG.
