NEMUKABAR.COM – Pemerintah menyiapkan program revitalisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama secara nasional. Presiden Prabowo Subianto menyatakan sebanyak 10.000 puskesmas akan direnovasi mulai 2027 sebagai bagian dari strategi memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar sekaligus memperpendek jarak akses masyarakat terhadap layanan medis.
Rencana tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR sekaligus agenda Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026). Ia menilai kondisi sejumlah puskesmas perlu segera dibenahi karena banyak fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang telah berusia puluhan tahun.
“Pertama, kita akan memperbaiki puskesmas di seluruh Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, puskesmas memiliki posisi strategis dalam struktur pelayanan kesehatan nasional. Fasilitas tersebut bukan hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan ketika masyarakat mengalami gangguan kesehatan, tetapi juga menjadi titik awal pelayanan promotif dan preventif.
Pelayanan tersebut mencakup pemeriksaan kehamilan, imunisasi bayi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, hingga upaya mendeteksi penyakit sejak dini. Karena itu, pemerintah menilai peningkatan kualitas infrastruktur puskesmas perlu berjalan beriringan dengan penguatan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Mulai 2027 pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.285 kecamatan. Tiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar Rp 4 miliar. Tentunya daerah yang lebih terpencil, terluar, tertinggal harus mendapat lebih,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, pemerintah mengarahkan pembangunan kesehatan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas fasilitas di wilayah perkotaan. Daerah terpencil, terluar, dan tertinggal akan memperoleh perhatian lebih besar karena menghadapi tantangan geografis serta keterbatasan infrastruktur yang relatif lebih kompleks.
Selain revitalisasi puskesmas, pemerintah juga merancang pembenahan jaringan laboratorium kesehatan masyarakat. Sebanyak 514 laboratorium yang tersebar di 514 kabupaten/kota ditargetkan memperoleh renovasi maupun pembangunan kembali.
Program pembangunan dan perbaikan laboratorium kesehatan masyarakat tersebut ditargetkan rampung paling lambat pada 2030. Keberadaan laboratorium dinilai penting untuk memperkuat kapasitas surveilans, pemeriksaan kesehatan, serta deteksi berbagai potensi penyakit di tingkat daerah.
Prabowo menekankan bahwa pelayanan kesehatan dasar harus dapat dijangkau masyarakat tanpa hambatan geografis yang berlebihan. Menurut dia, negara perlu menghadirkan layanan publik sedekat mungkin dengan pusat kehidupan masyarakat.
“Negara harus sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan akses di kawasan yang sulit dijangkau melalui transportasi darat, pemerintah juga menyiapkan konsep ambulans udara. Layanan tersebut akan menggunakan pesawat berukuran kecil dan helikopter yang dirancang agar dapat menjangkau lokasi dengan kondisi geografis terbatas.
Moda transportasi tersebut diharapkan mampu melakukan pendaratan di berbagai area yang memungkinkan, termasuk lapangan berumput, kawasan berpasir, hingga wilayah tertentu di sekitar tepian sungai. Skema ini ditujukan terutama untuk mempercepat evakuasi pasien dari daerah yang tidak memiliki akses jalan memadai menuju fasilitas kesehatan.
Prabowo mengungkapkan masih terdapat kasus ibu yang meninggal dalam perjalanan menuju fasilitas kesehatan ketika hendak melahirkan. Persoalan tersebut, menurut dia, tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan tenaga kesehatan, tetapi juga dipengaruhi kondisi jalan dan infrastruktur penghubung yang belum memadai.
“Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan, pada saat sudah waktu mau pecah, harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus di daerah yang tidak jauh dari ibukota,” ucap Prabowo.
Situasi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong pendekatan baru dalam sistem rujukan dan kegawatdaruratan medis. Ambulans udara diproyeksikan menjadi instrumen untuk mempercepat mobilisasi pasien dari wilayah dengan akses darat yang terbatas.
Selain mengirim pasien menuju fasilitas kesehatan, pemerintah juga mempertimbangkan skema tenaga medis bergerak melalui pembentukan tim dokter terbang. Konsep tersebut memungkinkan tenaga kesehatan mendatangi masyarakat yang membutuhkan penanganan medis segera, termasuk ketika terjadi kondisi darurat atau bencana.
“Untuk itu kita harus buat terobosan inovatif, salah satu jalan ada ambulans udara dan bahkan nanti ada tim dokter terbang. Kalau perlu dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana,” tutur Prabowo.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan arah pembangunan kesehatan pemerintah yang tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fasilitas, tetapi juga memperkuat konektivitas pelayanan. Renovasi puskesmas, penguatan laboratorium, ambulans udara, dan tim dokter terbang diarahkan untuk membentuk sistem pelayanan yang lebih responsif terhadap kondisi geografis Indonesia.
Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut dapat memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan dasar sekaligus mengurangi kesenjangan layanan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran, transparan, serta disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan kesehatan.
