NEMUKABAR.COM – Aktivis Corong Rakyat, Cak Nur, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti berbagai informasi yang berkembang terkait dugaan persoalan dalam proses pengadaan proyek konstruksi di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Desakan tersebut muncul setelah sejumlah temuan investigatif mengenai dua paket pekerjaan konstruksi dengan nilai total mendekati Rp121 miliar menjadi perhatian publik.
Menurut informasi yang beredar, dua proyek tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme pengadaan, khususnya terkait proses evaluasi dan penetapan pemenang tender. Sejumlah pihak menilai persoalan tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka guna menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
Mengacu pada laporan investigatif yang dipublikasikan pelitanusantara.com, terdapat keterangan dari sumber internal yang menyebut adanya dugaan keterlibatan seorang pihak bernama Wildan, yang disebut memiliki kedekatan dengan Kepala Bagian Barang dan Jasa (Barjas), Rida Cameli.
“Jadi yang main Wildan, kaki tangannya Kabag BARJAS Rida Cameli,” ujar sumber tersebut, yang identitasnya belum dapat diungkapkan.
Meski demikian, informasi tersebut masih berupa keterangan dari narasumber internal dan hingga kini belum memperoleh konfirmasi resmi dari pihak-pihak yang disebutkan. Oleh karena itu, seluruh informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Dalam perspektif tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, proyek konstruksi dengan nilai di atas Rp50 miliar umumnya melewati proses evaluasi yang komprehensif. Tahapan tersebut meliputi pemeriksaan administrasi, evaluasi teknis, pengalaman pekerjaan sejenis, kemampuan personel inti, dukungan peralatan, hingga analisis kapasitas keuangan penyedia jasa.
Munculnya dua proyek bernilai besar yang ditetapkan dalam rentang waktu berdekatan kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kedalaman proses evaluasi terhadap kemampuan penyedia dalam melaksanakan pekerjaan secara bersamaan. Isu tersebut menjadi perhatian karena proyek berada di dua wilayah berbeda dengan tingkat kompleksitas yang relatif tinggi.
Salah seorang sumber yang memahami mekanisme pengadaan pemerintah, yang dalam laporan disebut sebagai AW, menjelaskan bahwa regulasi pada prinsipnya tidak melarang satu badan usaha memenangkan lebih dari satu paket pekerjaan selama memenuhi persyaratan kapasitas usaha.
“Yang diuji bukan sekadar administrasi lengkap atau tidak, tetapi apakah evaluasi teknis dan uji kapasitas dilakukan secara komprehensif, terutama jika proyek dikerjakan secara paralel,” ujarnya.
Menurut penjelasan tersebut, aspek yang menjadi perhatian bukan hanya terpenuhinya persyaratan administratif, melainkan juga pembuktian kemampuan riil perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia, peralatan, serta manajemen pelaksanaan proyek agar tidak menimbulkan risiko keterlambatan maupun penurunan kualitas pekerjaan.
Sorotan juga mengarah pada struktur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Agama. Nama Rida Cameli, selaku Kepala UKPBJ, menjadi perhatian karena berdasarkan riwayat jabatan pernah menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek kementerian yang melibatkan PT Mega Bintang Abadi sebagai pelaksana.
Dari sudut pandang hukum administrasi, riwayat hubungan profesional tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya konflik kepentingan. Namun demikian, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik mengharuskan setiap pejabat pengadaan memastikan tidak terdapat benturan kepentingan, baik yang bersifat aktual maupun potensial, dalam setiap tahapan proses pengadaan.
Seorang pengamat tata kelola publik menilai keterbukaan informasi menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya legalitas formal, tetapi persepsi independensi proses. Jika mitigasi konflik kepentingan dilakukan dan terdokumentasi dengan baik, maka tidak ada masalah. Namun jika tidak terbuka, ruang spekulasi akan berkembang,” ujarnya.
Menanggapi berbagai informasi yang berkembang tersebut, Aktivis Corong Rakyat, Cak Nur, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap proses pengadaan dimaksud. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh tahapan pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan usaha yang sehat, dan bebas dari konflik kepentingan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Kementerian Agama, Rida Cameli, maupun pihak lain yang disebut dalam laporan investigatif terkait informasi tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang namanya disebutkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
