Jakarta – Grab mengumumkan bahwa komisi GrabBike Hemat tidak lagi diproses secara akumulatif pada H+1. Perusahaan menegaskan bahwa perubahan ini hanya menyangkut waktu pemrosesan, sementara besaran dan cara penghitungan komisi tetap sama.
Hal itu tanggapi oleh Pemerhati Transportasi Online, Pandowo Kusumo, menyampaikan penjelasan tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan: jika perubahan ini memang dapat memberikan kejelasan yang lebih baik bagi driver, mengapa mekanisme yang lebih transparan tidak diterapkan sejak awal?.
“Perubahan mekanisme komisi GrabBike Hemat yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 seharusnya tidak langsung dipandang sebagai terobosan. Langkah tersebut justru memperlihatkan bahwa Grab baru bergerak setelah tekanan terhadap perusahaan semakin besar, sementara aplikasi lainnya seperti Gojek lebih dahulu menyesuaikan diri sesuai dengan arah kebijakan pemerintah,” tutur Pemerhati Transportasi Online, Pandowo Kusumo, pada Rabu 29/07/2026.
Lebih lanjut ia menjelaskan, penghitungan komisi pada hari berikutnya membuat driver tidak memperoleh gambaran langsung mengenai pendapatan bersih dari setiap perjalanan. Dalam praktiknya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan dan kecurigaan, terutama ketika pengemudi harus mencocokkan pendapatan perjalanan dengan pemotongan yang baru terlihat kemudian hari.
Karena itu, sulit melihat perubahan ini semata-mata sebagai inisiatif sukarela perusahaan. Setidaknya secara kronologis, Grab baru membenahi mekanismenya setelah tekanan publik dan pengawasan pemerintah semakin kuat.
“Berbeda dengan Grab, aplikasi lain seperti Gojek telah bergerak lebih dahulu dalam menyesuaikan mekanisme komisi dengan ketentuan Perpres Ojol. Langkah tersebut menempatkan Gojek pada posisi yang lebih proaktif, bukan sekadar menunggu tekanan membesar sebelum melakukan koreksi sistem,” ucap Pandowo Kusumo.
Perbedaan ini penting. Dalam industri yang menggantungkan operasinya pada jutaan mitra pengemudi, kepatuhan tidak semestinya hanya diukur dari angka maksimal komisi. Kepatuhan juga harus terlihat dari transparansi, kecepatan adaptasi, dan kemudahan mitra memahami bagaimana pendapatan mereka dihitung.
Grab menyatakan bahwa komisi GrabBike Hemat tidak pernah melebihi 8 persen dan bahwa perjalanan pada tarif minimum tidak dikenakan komisi. Akan tetapi, klaim kepatuhan tersebut tidak otomatis menghapus persoalan transparansi mekanisme yang selama ini dipertanyakan oleh mitra.
“Justru, keputusan untuk mengubah sistem menunjukkan bahwa mekanisme sebelumnya memang belum memberikan tingkat kejelasan yang memadai. Apabila sistem lama sudah sepenuhnya transparan dan mudah dipahami, kebutuhan untuk memperbaikinya setelah berbagai desakan tentu menjadi sulit dijelaskan,” ujarnya.
Berdasarkan keterangan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyampaikan perubahan tersebut karena dinilai akan memudahkan mitra memahami rincian pendapatan. Pernyataan ini semakin menegaskan bahwa mekanisme sebelumnya memang menyisakan ruang kebingungan yang seharusnya dapat dihindari sejak awal.
“Dalam konteks ini, Gojek menunjukkan sikap yang lebih tanggap terhadap perubahan regulasi dan ekspektasi mitra. Sebaliknya, Grab terlihat berada dalam posisi reaktif: menunggu tekanan meningkat, kemudian melakukan penyesuaian yang sebenarnya bersifat mendasar bagi transparansi pendapatan pengemudi,” tegasnya.
Perubahan Grab bukanlah akhir dari persoalan. Publik dan komunitas mitra tetap perlu mengawasi apakah implementasinya benar-benar konsisten, mudah diverifikasi, dan tidak hanya menjadi langkah komunikasi untuk meredam kritik.
“Pada akhirnya, industri transportasi online membutuhkan perusahaan yang tidak hanya patuh ketika didesak, tetapi mampu bergerak lebih awal, terbuka, dan bertanggung jawab. Dalam perlombaan itu, Gojek telah mengambil langkah lebih dahulu. Grab, sekali lagi, datang belakangan,” pungkas Pandowo Kusumo.
