NEMUKABAR.COM – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, meminta Fraksi PDIP di DPR untuk memberikan perhatian kritis terhadap kebijakan Bupati Malang, HM Sanusi, yang melantik anak kandungnya sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Menurut Hasto, langkah tersebut berpotensi mengabaikan prinsip meritokrasi dalam birokrasi.
Hasto menegaskan bahwa partainya mendorong adanya pengawasan terhadap kebijakan tersebut agar sistem yang berbasis kompetensi tetap dijunjung tinggi.
“Fraksi PDI Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut. Ya, karena bagaimanapun juga sistem meritokrasi itu harus dibangun. Kita nggak bisa ya, mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi tersebut,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu (18/4/2026).
Lebih lanjut, ia menilai bahwa pelantikan tersebut dapat menimbulkan kesan ketidakadilan di tengah masyarakat, sekaligus mencederai etika dalam tata kelola pemerintahan.
“Jangan sampai ada praktik-praktik yang tidak adil. Itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan. Jadi yang tadi, kalau orang Jawa itu bilang ‘kurang elok’ ya. Bapaknya Bupati, anaknya Kepala Dinas ya,” kata Hasto.
Sebelumnya, Bupati Malang HM Sanusi melakukan pelantikan terhadap ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bagian dari rotasi dan penyegaran birokrasi.
Tercatat, sebanyak 447 pejabat dilantik dalam prosesi yang berlangsung pada Senin (13/4/2026). Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Ahmad Dzulfikar Nurrahman, yang merupakan anak kandung Sanusi dan dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Dalam sambutannya saat pelantikan, Sanusi menekankan pentingnya integritas dan dedikasi bagi seluruh pejabat yang baru dilantik dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Berikan pelayanan terbaik buat masyarakat,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa proses rotasi dan mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam sistem birokrasi, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.
