NEMUKABAR.COM – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa teror yang dialami Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, tidak mungkin berasal dari pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (20/02), sebagai respons atas dugaan ancaman terhadap Tiyo dan keluarganya usai menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut Pigai, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan untuk membungkam hak asasi manusia maupun membenarkan kepentingan penguasa. Oleh karena itu, ia memastikan pemerintah tidak memiliki kepentingan melakukan teror terhadap warga.
“Hukum tidak akan pernah dipakai alat penguasa untuk menjustifikasi kebenaran dan membungkam orang, tidak akan pernah. Oleh karena itulah saya pastikan bahwa teror tidak mungkin dari pemerintah,” ucapnya.
Terkait siapa pelaku sebenarnya, Pigai menilai hal tersebut menjadi ranah aparat penegak hukum. Ia menegaskan kepolisian harus melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pelaku teror.
“Kalau Anda bikin rekayasa sendiri atau orang lain yang teror, itu urusan polisi, maka kita minta polisi cek, polisi tanya, lakukan penyelidikan. Menurut saya, memang polisi yang harus mengungkap sebenarnya siapa pelaku itu,” katanya.
Ia menambahkan, proses pengungkapan harus dilakukan secara profesional agar publik mendapatkan kepastian hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Pigai juga menyinggung substansi kritik Tiyo yang disampaikan melalui surat kepada UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund). Ia mempertanyakan alasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikaitkan dengan Pemilu 2029.
“Kok dia bisa kaitkan dengan pemilu 2029? Kok enggak tahu perasaan orang kecil yang membutuhkan makanan? Kenapa kaitkan pemilu 2029?” tuturnya.
Pigai menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi dan dijamin oleh negara. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian kritik tetap memperhatikan etika.
“Kalau Anda menghina, tidak boleh. Bagi bangsa Indonesia, tidak etis. Kalau Anda kritik boleh, anytime (kapan pun) boleh kritik, bebas, negara kasih kesempatan memberi kritik. Kalau hina, jangan,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto menerima pesan WhatsApp berisi ancaman penculikan dari nomor telepon dengan kode negara Inggris.
Selain ancaman, pengirim pesan juga menuduh Tiyo sebagai agen asing dan mencari perhatian publik.
“Agen asing. Jangan cari panggung jual narasi sampah,” demikian bunyi pesan yang diterima Tiyo.
Kasus ini menjadi perhatian luas publik dan memicu perbincangan mengenai kebebasan berpendapat serta keamanan aktivis mahasiswa.
