Nemukabar.com– Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya praktik pengoplosan beras yang dinilai sangat merugikan negara. Ia memastikan, Komisi IV bakal turun langsung mengawal pemerintah dalam menindak para pelaku yang disebutnya “zalim”.
“Kami nggak akan tinggal diam. Pengawasan akan kami maksimalkan, baik di sektor pertanian, perdagangan, Bapanas, hingga Satgas Pangan Polri,” tegas Rokhmin dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/7/2025).
Rokhmin merujuk pada laporan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menyebut ada 212 merek beras terindikasi curang dengan cara mencampur jenis beras demi keuntungan bisnis semata.
Parahnya, setelah dicek langsung di lapangan oleh Kementan dan Satgas Pangan Polri, praktik ini bikin negara tekor hingga Rp99 triliun per tahun! Bandingkan saja dengan anggaran tahunan Kementerian Pertanian yang cuma Rp29,2 triliun. “Ini kerugian luar biasa. Kita nggak bisa biarkan,” lanjut Rokhmin.
Yang bikin makin miris, ternyata ada beberapa nama perusahaan besar yang ikut terseret dalam dugaan pengoplosan beras ini. Mulai dari Wilmar, PT Japfa Comfeed Indonesia, hingga PT Food Station Cipinang Jaya—yang notabene adalah BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.
“BUMD seharusnya jadi agen pembangunan, bukan malah ikut-ikutan dalam praktik curang begini. Ini menyedihkan,” kata politisi dari Fraksi PDIP itu.
Rokhmin menegaskan, data-data temuan tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada Satgas Pangan untuk ditindaklanjuti. Ia mendesak agar semua pelaku, termasuk dalang di balik skandal ini, dibongkar dan diadili.
“Jangan hanya yang di lapangan, otaknya juga harus diungkap. Ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal kedaulatan pangan nasional!” pungkasnya.