NEMUKABAR.COM – Pemerintah pusat menilai pembangunan kawasan pusat pemerintahan di Provinsi Papua Tengah memiliki arti strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah. Proyek tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga dipandang sebagai fondasi penting bagi transformasi sosial dan ekonomi masyarakat Papua Tengah di masa mendatang.
Pandangan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk saat melakukan peninjauan langsung ke Kawasan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah pada Rabu (3/6/2026). Dalam kunjungan itu, Ribka menyoroti perkembangan pembangunan yang dinilainya menunjukkan kemajuan signifikan berkat konsistensi pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan proyek.
“Pertama saya menyampaikan apresiasi pada pemerintah daerah karena sudah konsisten. Kita semua sudah lihat ada progres pembangunan tiga kantor, yakni kantor Gubernur, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” ujar Ribka.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sejumlah gedung pemerintahan tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menyiapkan infrastruktur kelembagaan yang memadai. Kehadiran fasilitas pemerintahan yang representatif diyakini akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus memperkuat fungsi pemerintahan di provinsi yang relatif baru tersebut.
Selain pembangunan kantor Gubernur, MRP Papua Tengah, dan DPR Papua Tengah, pemerintah juga tengah menyelesaikan berbagai sarana pendukung yang dirancang untuk menunjang operasional kawasan pemerintahan terpadu. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan tiga tower yang akan difungsikan sebagai fasilitas penunjang aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kemudian ada pembangunan tiga tower. Ini apresiasi sekali untuk Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, MRP, dan DPR yang sudah mengawal pembangunan ini. Saya pikir pembangunan Papua Tengah akan menjadi legacy dan titik awal kebangkitan masyarakat Papua menuju Papua yang sejahtera,” kata Ribka.
Ribka menegaskan, keberlanjutan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Papua Tengah memiliki nilai historis yang penting. Menurutnya, proyek tersebut akan menjadi warisan pembangunan yang memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas daerah dalam menjalankan roda pemerintahan secara mandiri dan efektif.
Apresiasi serupa juga disampaikan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, ia menilai pembangunan berbagai fasilitas utama di kawasan pusat pemerintahan Papua Tengah berlangsung sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.
“Ada Gedung A, Gedung B, dan Gedung C yang letaknya di dekat kantor gubernur, kantor DPRP, dan juga MRP. Alhamdulillah kalau kita lihat tadi progresnya cukup bagus,” ujar Diana.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan kawasan tersebut dirancang sebagai pusat pemerintahan modern yang terintegrasi, sehingga mampu mendukung koordinasi antar-lembaga secara lebih efektif. Kehadiran gedung-gedung pendukung juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Diana menyampaikan bahwa penyelesaian seluruh pembangunan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Untuk memastikan target tersebut tercapai, pemerintah pusat akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan teknis dan pengawasan pelaksanaan proyek di lapangan.
Dengan terus bergeraknya pembangunan kawasan pusat pemerintahan tersebut, Papua Tengah diharapkan mampu mempercepat proses konsolidasi kelembagaan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjadi motor penggerak pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
