Prestasi Prof.Dr. Sufmi Dasco Ahmad, Bekerja Dalam Diam dan….
OPINI

Prestasi Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, Bekerja Dalam Diam dan Tuntaskan UU Perampasan Aset!

×

Prestasi Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, Bekerja Dalam Diam dan Tuntaskan UU Perampasan Aset!

Sebarkan artikel ini
Kalau ada politisi yang tidak suka pencitraan, tapi hasilnya nyata, namanya adalah Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad
Foto: Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR RI)

Oleh : Bram (Direktur Eksekutif Kajian Strategis Dekokrasi (KSD))

Jakarta – Kalau ada politisi yang tidak suka pencitraan, tapi hasilnya nyata, namanya adalah Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad. Di tengah hiruk-pikuk politik yang penuh gimmick dan drama, Dasco memilih jalan yang berbeda yakni bekerja, mengawal, menuntaskan. Dan hari ini, 19 November 2026, hasil kerja itu terbukti dengan disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset setelah 18 tahun mangkrak.

Waktu 18 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk menanti UU Perampasan Aset. Presiden berganti, DPR berganti, tapi RUU ini selalu mentok. Kenapa baru sekarang bisa sah, Jawabannya ada pada sosok pengawalnya Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad.

Sejak Agustus 2025, Dasco sudah meminta Komisi III untuk “gas pol”. Pada 27 Agustus 2026, beliau bahkan berani menandatangani komitmen politik bersama pimpinan DPR lainnya. Jika RUU ini tidak sah paling lambat 15 Desember 2026, siap meletakkan jabatan. Itu bukan gaya politisi biasa. Itu gaya pemimpin yang berani mempertaruhkan jabatannya demi rakyat.

Namun hasilnya? RUU berhasil disahkan lebih cepat, tanggal 19 November 2026. Bukan karena kebetulan, tapi karena dikawal dari awal sampai akhir. Sampai Ketua Komisi III sendiri, Habiburokhman, mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Prof. Dr. Dasco di depan rapat Paripurna.

Sejumlah Prestasi Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad Dirasakan Langsung Masyarakat:

Pertama, UU Ketenagakerjaan Baru. Pada 6 Oktober 2026, DPR mengesahkan UU Ketenagakerjaan baru sebagai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi. Ini UU yang sangat sensitif. Buruh khawatir, pengusaha khawatir, tapi Dasco berhasil menjembatani keduanya lewat dialog, bukan lewat kegaduhan. Hasilnya, UU berhasil disahkan tepat waktu.

Kedua, Perlindungan Ojol. Berapa banyak politisi yang janji membela ojol, tapi tidak ada hasilnya? Dasco tidak janji, beliau kerja. Melalui rapat koordinasi 6 menteri, lahirlah Perpres No. 27 Tahun 2026. Potongan aplikasi dibatasi maksimal 8%, pengemudi dapat minimal 92%, plus jaminan sosial dan status UMKM. Itu bukan sekadar angka, itu adalah nasib jutaan keluarga pengemudi ojol di seluruh Indonesia yang kini lebih terlindungi.

Ketiga, Prestasi Akademik yang Langka. Berapa banyak politisi di Indonesia yang bergelar Guru Besar? Sangat sedikit. Dasco menyelesaikannya dengan jalur yang tidak instan: dari Teknik Elektro, lalu S1 Hukum, S2 Hukum, S3 Doktor Ilmu Hukum, hingga dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan pada 2022. Beliau juga pernah menjadi Rektor UKRI 2020-2025. Ini membuktikan beliau bukan hanya politisi, tapi juga intelektual. Otaknya teknik, hatinya hukum, jiwanya negarawan.

Keempat, Konsistensi Suara Rakyat. Dari 56 ribu suara di 2014, naik jadi 99 ribu di 2019, dan 119 ribu di 2024. Itu bukan angka yang dibuat-buat. Itu adalah bukti bahwa rakyat Banten III terus mempercayai beliau, dari pemilu ke pemilu. Dan negara pun memberikan penghormatan tertinggi: Bintang Mahaputera Adipradana (2024) dan Bintang Republik Indonesia Utama (2025).

Penutup:

Prestasi Dasco bukan prestasi yang dibuat lewat pencitraan di media sosial. Prestasi Dasco adalah prestasi yang dibuat di ruang rapat, di meja pembahasan undang-undang, dan koordinasi lintas Kementerian. Beliau tidak berisik, tapi hasilnya berisik.

Hari ini UU Perampasan Aset disahkan. Kemarin UU Ketenagakerjaan disahkan. Kemarin Perpres Ojol terbit. Itulah bukti bahwa Indonesia butuh pemimpin yang bekerja, bukan yang hanya berbicara.

Penulis merupakan mantan aktivis Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Mantan Pengurus BEM Universitas Jayabaya, Alumni Menwa dan Saat ini Sebagai Direktur Eksekutif KSD. Penulis juga merupakan alumni Hubungan Internasional Universitas Jayabaya dan Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *