NEMUKABAR.COM – Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia menandai babak baru dalam arah kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Latar belakangnya sebagai Menteri Pertahanan pada periode sebelumnya dinilai memberi kesinambungan sekaligus percepatan terhadap agenda modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), penguatan kelembagaan TNI, serta penajaman posisi strategis Indonesia di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik.
Fokus kebijakan tersebut terlihat pada pengadaan peralatan pertahanan (defence procurement) yang semakin membuka kerja sama dengan Eropa dan Tiongkok, di samping tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Diversifikasi Mitra: Eropa dan Tiongkok
Modernisasi alutsista sejatinya telah dirintis sejak kebijakan Minimum Essential Force (MEF). Namun pada era pemerintahan Prabowo, percepatan realisasi pengadaan terlihat lebih progresif dan pragmatis.
Salah satu cirinya adalah diversifikasi sumber pengadaan. Indonesia tidak terpaku pada satu blok kekuatan, melainkan memperluas kemitraan dengan negara-negara Eropa seperti Prancis, sekaligus menjajaki kolaborasi teknologi dengan Tiongkok.
Kesepakatan pembelian pesawat tempur Rafale dari Dassault Aviation menjadi penanda orientasi kerja sama ke Eropa Barat. Rafale dikenal sebagai jet tempur multirole generasi 4.5 yang memiliki kemampuan unggul dalam pertempuran udara maupun serangan darat.
Selain itu, Indonesia juga melanjutkan keterlibatan dalam proyek jet tempur generasi berikutnya KF-21 Boramae bersama Korea Aerospace Industries. Proyek ini membuka peluang transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri pertahanan nasional.
Di sisi lain, Tiongkok menawarkan alternatif kerja sama yang relatif kompetitif dari sisi pembiayaan serta fleksibel secara politik. Pendekatan ini mencerminkan strategi hedging, yakni membangun kapasitas pertahanan tanpa mengikatkan diri pada satu aliansi militer formal.
Tiga Pilar Procurement: Kapabilitas, Alih Teknologi, Industri Nasional
Kebijakan pengadaan pertahanan di bawah Prabowo bertumpu pada tiga aspek utama: peningkatan daya tempur, transfer teknologi, dan penguatan industri dalam negeri.
Peningkatan kapabilitas diwujudkan melalui pembelian platform strategis seperti pesawat tempur, kapal perang, dan sistem pertahanan udara. Sementara itu, setiap kontrak pengadaan didorong mencakup skema offset dan alih teknologi guna memperkuat kemandirian nasional.
Dalam konteks ini, peran PT Dirgantara Indonesia menjadi krusial. Alih teknologi bukan hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga menciptakan efek berganda terhadap perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi teknis.
Namun, pendekatan multi-sumber juga menghadirkan tantangan interoperabilitas. Perbedaan standar sistem dari Eropa dan Tiongkok menuntut integrasi logistik, pelatihan, serta manajemen operasional yang lebih kompleks. Meski demikian, strategi ini sekaligus meningkatkan daya tawar Indonesia terhadap para pemasok global.
Penguatan TNI dan Tantangan Maritim
Modernisasi alutsista berjalan beriringan dengan penguatan institusional TNI. Pemerintah menekankan peningkatan kesejahteraan prajurit, pembaruan struktur organisasi, serta penguatan kemampuan pertahanan maritim.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan keamanan di wilayah Laut Natuna Utara yang bersinggungan dengan dinamika klaim di Laut Cina Selatan. Karena itu, penguatan armada laut dan sistem pengawasan maritim menjadi prioritas untuk menjaga kedaulatan.
Selain aspek militer konvensional, terdapat pula kecenderungan perluasan peran TNI dalam bidang non-tradisional seperti penanggulangan bencana, keamanan siber, hingga ketahanan pangan. Meski dinilai memperkuat ketahanan nasional, sejumlah pengamat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan sipil-militer agar profesionalisme tetap terjaga.
Modernisasi alutsista tanpa reformasi doktrin dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai berisiko menciptakan kesenjangan antara teknologi dan kemampuan operasional. Oleh sebab itu, pelatihan internasional dan pendidikan militer menjadi bagian integral dari agenda penguatan TNI.
Dampak terhadap Stabilitas Indo-Pasifik
Kebijakan pertahanan Indonesia memiliki implikasi strategis di kawasan Indo-Pasifik yang tengah diwarnai rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam konteks ini, Indonesia berupaya memposisikan diri sebagai penyeimbang (balancer).
Diversifikasi pengadaan dari Eropa dan Tiongkok mencerminkan strategi untuk menjaga otonomi kebijakan luar negeri sekaligus memperkuat daya tangkal nasional. Namun, modernisasi militer yang agresif berpotensi memunculkan persepsi perlombaan senjata di Asia Tenggara, mengingat negara-negara seperti Singapura, Vietnam, dan Filipina juga meningkatkan belanja pertahanan.
Dalam kerangka ASEAN, Indonesia tetap memegang prinsip sentralitas dan penyelesaian sengketa secara damai. Transparansi dan dialog regional menjadi kunci agar modernisasi militer dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan, bukan ancaman.
Kerja sama dengan Eropa juga memperluas diplomasi strategis Indonesia, termasuk dalam isu keamanan maritim dan kebebasan navigasi.
Tantangan Fiskal dan Konsistensi Kebijakan
Ambisi modernisasi pertahanan tentu memerlukan pembiayaan jangka panjang. Keberlanjutan fiskal menjadi tantangan utama agar pengadaan alutsista tidak membebani anggaran negara.
Selain itu, konsistensi kebijakan lintas pemerintahan juga menentukan keberhasilan proyek-proyek strategis. Pengadaan multi-sumber menuntut perencanaan logistik dan standardisasi sistem yang matang agar tidak menimbulkan inefisiensi.
Secara keseluruhan, arah kebijakan pertahanan di bawah Prabowo menunjukkan pendekatan yang lebih proaktif dan ambisius. Jika dijalankan secara konsisten, transparan, dan selaras dengan prinsip bebas aktif, Indonesia berpotensi memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional yang berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian kawasan—bukan sebaliknya.
