NEMUKABAR.COM – Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan opsi mendatangkan dokter dari luar negeri untuk memberikan pelayanan medis di Indonesia dalam periode tertentu. Kebijakan tersebut tengah dikaji sebagai salah satu alternatif untuk merespons keterbatasan jumlah tenaga dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis di dalam negeri.
Gagasan itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan sekaligus Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Kita sedang pikirkan mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praktik di sini untuk waktu-waktu yang terbatas,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, persoalan kekurangan tenaga medis tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan penambahan lulusan dari institusi pendidikan kedokteran. Jika pemerintah menunggu proses pendidikan hingga menghasilkan jumlah dokter yang sesuai kebutuhan nasional, penyelesaian persoalan tersebut dapat berlangsung sangat lama.
“Karena kalau kita menunggu lulusnya 187 ribu dokter gigi, mungkin kita harus menunggu empat presiden sesudah saya,” kata Prabowo.
Ia menilai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terus berkembang sehingga pemerintah perlu mempercepat penyediaan tenaga kesehatan. Menurutnya, strategi pemenuhan sumber daya manusia kesehatan harus mempertimbangkan kebutuhan aktual masyarakat, termasuk keterbatasan distribusi dokter di sejumlah daerah.
Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak dapat terpaku pada pola penyelesaian yang konvensional. Menurut dia, kondisi kekurangan tenaga medis membutuhkan kebijakan yang lebih adaptif dan inovatif agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus menunggu terlalu lama.
“Rakyat kita menuntut, berharap pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif,” ujar Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga memaparkan gambaran kebutuhan tenaga dokter di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, kebutuhan dokter umum mencapai 84.781 orang yang tersebar di 474 kabupaten/kota.
Sementara kebutuhan dokter gigi tercatat sebanyak 127.580 orang yang mencakup 505 kabupaten/kota. Adapun kebutuhan dokter spesialis mencapai 55.712 orang di berbagai kabupaten/kota.
Besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketenagaan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan jumlah lulusan, tetapi juga distribusi tenaga medis antarwilayah. Kesenjangan ketersediaan dokter antara daerah perkotaan dan wilayah tertentu menjadi salah satu tantangan dalam memperluas akses pelayanan kesehatan.
Pemerintah sebelumnya telah menempuh sejumlah langkah untuk meningkatkan pasokan tenaga medis nasional. Salah satunya melalui pembukaan sembilan fakultas kedokteran baru sebagai upaya memperbesar kapasitas pendidikan dokter.
Selain itu, pemerintah juga membuka 170 program pendidikan dokter spesialis dan subspesialis. Program tersebut dikembangkan melalui dua skema, yakni pendidikan yang berbasis perguruan tinggi dan pendidikan berbasis rumah sakit.
Kebijakan mendatangkan dokter dari luar negeri, apabila nantinya diterapkan, akan menjadi salah satu pendekatan jangka pendek atau menengah sembari pemerintah meningkatkan kapasitas pendidikan dan produksi tenaga medis domestik.
Pada saat yang sama, penerapan kebijakan tersebut membutuhkan pengaturan yang ketat terkait kompetensi, perizinan praktik, standar pelayanan, perlindungan pasien, serta mekanisme pengawasan. Pemerintah perlu memastikan kehadiran dokter asing tetap berada dalam kerangka regulasi kesehatan nasional dan tidak mengabaikan penguatan sumber daya manusia kesehatan Indonesia.
