NEMUKABAR.COM – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia terus memperkuat strategi diplomasi publik dan kapasitas negosiasi internasional sebagai bagian dari upaya memperkokoh posisi Indonesia dalam tata kelola kehutanan global. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengaruh Indonesia dalam berbagai forum internasional sekaligus mempertegas peran negara sebagai salah satu aktor utama dalam diplomasi kehutanan dunia.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan Indonesia memiliki berbagai keunggulan komparatif yang menjadi modal strategis dalam membangun kepemimpinan global di sektor kehutanan. Keunggulan tersebut meliputi luas kawasan hutan tropis, ekosistem mangrove terbesar di dunia, serta tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.
Namun demikian, menurut Ristianto, potensi tersebut harus didukung dengan komunikasi publik yang efektif agar berbagai keberhasilan Indonesia dalam pengelolaan sumber daya hutan memperoleh pengakuan, kepercayaan, serta legitimasi dari masyarakat internasional.
“Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas yang luar biasa, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan lestari. Namun seluruh capaian tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak mampu dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan,” kata Ristianto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kementerian Kehutanan menyelenggarakan Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) di Bandung, Jawa Barat, pada 4–5 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kemenhut dengan Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5) yang didukung oleh International Institute for Sustainable Development (IISD) serta Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai bagian dari penguatan kapasitas aparatur dalam diplomasi internasional.
Ristianto menjelaskan bahwa penguatan kompetensi diplomasi merupakan implementasi dari arah kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang menargetkan Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara pemilik hutan tropis terbesar, tetapi juga sebagai pemimpin dalam penyusunan agenda dan kebijakan kehutanan di tingkat global.
Menurutnya, diplomasi yang efektif memiliki peran strategis untuk memastikan keberhasilan Indonesia dalam pengelolaan hutan berkelanjutan memperoleh pengakuan internasional dan dapat dijadikan referensi dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk perubahan iklim, pelestarian keanekaragaman hayati, serta pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Ristianto menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan diplomasi kehutanan sebagai salah satu instrumen penting dalam memperluas kerja sama internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di berbagai organisasi dan forum global.
Ia menegaskan bahwa setiap aparatur pemerintah yang mewakili Indonesia dalam forum internasional memiliki tanggung jawab sebagai representasi negara. Oleh sebab itu, kemampuan menyampaikan narasi nasional yang konsisten, berbasis bukti ilmiah, kredibel, dan mampu membangun kepercayaan menjadi faktor utama keberhasilan diplomasi.
Sebagai negara yang memiliki kawasan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia tidak hanya berkewajiban menjaga kelestarian sumber daya hutannya, tetapi juga berperan aktif dalam menawarkan inovasi kebijakan, praktik terbaik, serta model kerja sama internasional yang mendukung pencapaian target iklim global, konservasi biodiversitas, dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam mendukung agenda tersebut, Kementerian Kehutanan menetapkan empat prioritas strategis yang akan diperkuat melalui pendekatan diplomasi publik. Agenda pertama adalah memperluas pengakuan internasional terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+) sebagai instrumen tata kelola hasil hutan yang berkelanjutan.
Prioritas berikutnya mencakup penguatan International Tropical Peatland Center (ITPC) sebagai pusat kolaborasi internasional dalam pengelolaan ekosistem gambut tropis, pengembangan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat pembelajaran dan inovasi pengelolaan mangrove dunia, serta peningkatan posisi Indonesia sebagai salah satu negara pelopor dalam pengembangan High Quality Carbon Market yang berintegritas.
Melalui penguatan keempat agenda tersebut, Kementerian Kehutanan optimistis Indonesia akan semakin diakui sebagai rujukan global dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Selain berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan dan pencapaian target iklim internasional, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.
