NEMUKABAR.COM – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Fahira Idris menekankan pentingnya penguatan kualitas guru, percepatan transformasi digital pendidikan, serta pemerataan layanan pendidikan nasional dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026. Menurutnya, ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting untuk menjawab tantangan pendidikan Indonesia yang masih kompleks dan berlapis.
Dalam keterangannya pada Sabtu (2/5), Fahira Idris menyampaikan bahwa Hardiknas tidak semata menjadi seremoni tahunan, melainkan ruang refleksi bersama mengenai arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ia menilai, persoalan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan perluasan akses, tetapi juga menyangkut kualitas pembelajaran dan keadilan layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
“Hardiknas jadi momentum untuk menegaskan kembali bahwa pendidikan adalah fondasi utama kemajuan bangsa. Namun, fondasi ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pemerataan kualitas dan akses pendidikan,” ujar Fahira Idris.
Ia menyoroti masih lebarnya kesenjangan pendidikan antara kawasan perkotaan dengan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Keterbatasan sarana pendidikan, rendahnya akses teknologi digital, hingga belum meratanya distribusi tenaga pendidik dinilai menjadi faktor yang memperbesar disparitas kualitas pendidikan nasional.
Selain persoalan akses, Fahira Idris juga menyinggung capaian akademik peserta didik Indonesia yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Rendahnya performa dalam indikator literasi, numerasi, dan sains pada berbagai asesmen internasional disebut sebagai alarm penting bagi pemerintah untuk melakukan transformasi pendidikan secara menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan.
Menurut senator asal Jakarta tersebut, upaya reformasi pendidikan harus dimulai dari penguatan kapasitas guru sebagai ujung tombak pembelajaran. Guru, kata dia, memiliki peran strategis bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembentuk karakter serta penggerak perubahan sosial di lingkungan pendidikan.
“Transformasi pendidikan harus dimulai dari guru. Peningkatan kompetensi, kesejahteraan, serta pemerataan distribusi guru harus menjadi agenda utama. Tanpa guru yang kuat, semua kebijakan pendidikan akan sulit mencapai dampak yang optimal,” tegas Fahira Idris.
Lebih lanjut, ia mendorong percepatan digitalisasi pendidikan yang mampu menjangkau seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Fahira Idris mengingatkan bahwa digitalisasi pendidikan tidak boleh berhenti pada penggunaan perangkat teknologi semata, tetapi harus memastikan adanya kesetaraan akses pembelajaran digital bagi siswa di seluruh daerah, termasuk wilayah 3T.
“Digitalisasi pendidikan harus mampu menutup kesenjangan, bukan justru menciptakan kesenjangan baru. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur digital, penyediaan perangkat, serta peningkatan literasi digital guru dan siswa harus berjalan beriringan,” ucapnya.
Fahira Idris juga menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan afirmatif guna memastikan pemerataan layanan pendidikan berkualitas di berbagai daerah. Kebijakan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan akses pendidikan lintas jenjang, hingga dukungan fiskal bagi wilayah dengan kualitas pendidikan yang masih tertinggal.
Dalam pandangannya, pendekatan inovatif seperti sekolah terintegrasi, pembelajaran jarak jauh, dan model pendidikan berbasis komunitas dapat menjadi alternatif solusi untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan geografis.
“Negara harus memastikan bahwa tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal hanya karena faktor geografis, ekonomi, atau keterbatasan akses. Pendidikan berkualitas adalah hak semua warga negara,” ungkapnya.
Momentum Hardiknas 2026, lanjut Fahira Idris, harus menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan agar menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional. Dengan penguatan guru, pemerataan akses, serta transformasi digital yang inklusif, Indonesia diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, adil, dan berdaya saing global.
