NEMUKABAR.COM – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menanggung biaya kesehatan warga yang terdampak bau menyengat dari aktivitas fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan di Jakarta Utara. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul keluhan warga terkait gangguan kesehatan yang diduga dipicu oleh pengolahan dan pengangkutan sampah di kawasan itu.
“Kalau ada biaya, sebenarnya pemerintah DKI Jakarta bisa bertanggung jawab,” ujar Pramono, dikutip Nemukabar.com, Sabtu (31/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga menyampaikan keluhan mulai dari gangguan kesehatan fisik hingga tekanan mental akibat bau tidak sedap yang ditimbulkan dari aktivitas RDF Rorotan. Menanggapi hal itu, Pramono memastikan seluruh aspirasi masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Selain menyatakan komitmen tanggung jawab terhadap kesehatan warga, Pramono juga meminta agar operasional RDF Rorotan kembali dihentikan sementara. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk meredam persoalan yang saat ini dirasakan masyarakat sekitar.
“Dan mudah-mudahan, untuk sementara ini, saya minta untuk disetop. Mudah-mudahan ini akan bisa mengatasi persoalan transportasi sampah yang ada di Rorotan ini,” katanya.
Pramono menjelaskan, sumber utama permasalahan bukan terletak pada proses pengolahan sampah di fasilitas RDF, melainkan pada sistem transportasi sampah menuju lokasi tersebut. Ia menyebut air lindi yang menetes dari armada pengangkut sampah lama menjadi penyebab utama munculnya bau menyengat.
“Begitu angkutan dilakukan, ada air lindinya jatuh, netes-netes. Inilah yang kemudian menyebabkan protes masyarakat,” jelas Pramono.
Ia menambahkan bahwa RDF Rorotan sebelumnya telah beberapa kali menjalani proses commissioning dengan kapasitas 200 hingga 500 ton per hari dan relatif berjalan tanpa kendala. Masalah baru muncul ketika proses pengangkutan sampah ke fasilitas tersebut dilakukan.
Sebagai upaya perbaikan, Pramono mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta telah mengadakan armada pengangkut sampah baru pada 2025 dan melarang penggunaan kendaraan lama yang dinilai tidak layak operasi.
“Yang lama saya tidak izinkan untuk digunakan. Mudah-mudahan ini bisa mengatasi persoalan transportasi sampah di Rorotan,” ujarnya.
Meski demikian, Pramono menegaskan RDF Rorotan tidak dapat langsung ditutup secara permanen. Ia menyebut fasilitas tersebut dibangun dengan anggaran besar dan bukan pada masa kepemimpinannya. Pemerintah, kata dia, akan terus mencari solusi terbaik dengan tetap mendengarkan keluhan masyarakat.
“Semua persoalan masyarakat saya dengarkan. Kita cari solusi terbaik,” pungkas Pramono.
