NEMUKABAR.COM — Keputusan pemerintah yang memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menuai penolakan dari Jaringan GUSDURian. Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, menilai keputusan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan semangat reformasi yang telah menumbangkan rezim otoritarian.
“Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan sebuah pengkhianatan pada demokrasi, khususnya terhadap gerakan reformasi yang telah menumbangkan rezim otoritarianisme yang korup,” tegas Alissa dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, meskipun Soeharto memiliki jejak historis dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan nasional, serta program swasembada pangan yang sempat membawa stabilitas politik dan ekonomi, catatan kolektif bangsa Indonesia justru menyimpan memori kelam terkait pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi yang meluas di masa pemerintahannya.
“Memori kolektif bangsa Indonesia menunjukkan hal sebaliknya. Ini membuatnya tidak memenuhi syarat integritas moral dan keteladanan seperti yang dimaksud Pasal 25 UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,” ujarnya.
Alissa menekankan, gelar kepahlawanan tidak semestinya ditentukan oleh jabatan atau kekuasaan, melainkan oleh integritas dan kontribusi moral seseorang terhadap kemaslahatan masyarakat.
“Kami menegaskan bahwa bukan jabatan dan kekuasaan yang menentukan seseorang dapat disebut pahlawan, melainkan karakter moral etis, terutama berkait dengan tindakan yang mengangkat kemaslahatan masyarakat dan menjaga harkat martabat manusia,” tutupnya.
Keputusan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto menjadi sorotan publik karena dilakukan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang juga merupakan menantu Soeharto. Banyak kalangan menilai keputusan tersebut berpotensi menimbulkan kontroversi baru dalam penafsiran nilai kepahlawanan di era reformasi.
