Nemukabar.com – Komunitas pengemudi truk yang tergabung dalam Perkumpulan Pengemudi Jakarta Raya (PPJR) menyuarakan dukungan mereka terhadap kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load). Deklarasi ini digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2025), dengan komitmen kuat untuk mendukung langkah pemerintah dalam menertibkan kendaraan angkutan barang yang tidak sesuai aturan.
Ketua Umum PPJR, Djarkasih Damanik, menekankan bahwa dukungan terhadap Zero ODOL harus dibarengi dengan perhatian serius terhadap kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi para sopir truk yang jadi ujung tombak logistik nasional.
“Kami mendukung penuh kebijakan Zero ODOL, tapi negara juga harus hadir menjamin perlindungan dan kesejahteraan pengemudi. Jangan sampai sopir terus jadi korban aturan yang timpang,” tegas Djarkasih.
Dalam kesempatan tersebut, PPJR juga menyatakan akan terus mengawal proses revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.22 Tahun 2009). Menurut Djarkasih, keterlibatan komunitas sopir sangat penting agar kebijakan yang lahir tidak memberatkan satu pihak saja.
“Kami akan terlibat aktif, memberi masukan kritis, agar regulasi yang baru tidak hanya berpihak pada pengusaha, tapi juga melindungi para pengemudi,” tambahnya.
Tak hanya sebatas deklarasi, PPJR juga menyampaikan tujuh poin tuntutan yang menjadi suara hati para pengemudi truk:
7 Tuntutan PPJR dalam Deklarasi Zero ODOL
-
Mendukung dan mengawal revisi UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, khususnya terkait kebijakan ODOL.
-
Mendorong sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan sopir demi penerapan ODOL yang adil.
-
Menuntut penegakan hukum yang merata, termasuk sanksi bagi pengusaha yang melanggar.
-
Serukan pemberantasan pungli dan premanisme di jalan demi keamanan sopir.
-
Dorong penyesuaian tarif logistik yang sesuai beban kerja sopir.
-
Mendukung Zero ODOL demi keselamatan berkendara dan infrastruktur yang lebih baik.
-
Siap berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Zero ODOL 2027.
Deklarasi ini menjadi sinyal kuat bahwa komunitas pengemudi truk siap bersinergi, tapi juga meminta keadilan dalam implementasi kebijakan. Jika pemerintah ingin sukses menegakkan Zero ODOL, suara sopir tak bisa diabaikan.
