NEMUKABAR.COM – Kelangkaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram kembali dikeluhkan warga Kota Denpasar dalam dua pekan terakhir. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Denpasar bergerak cepat untuk memastikan ketersediaan energi rumah tangga tetap terjaga menjelang bulan suci Ramadan.
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyatakan pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Pertamina melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Langkah tersebut diambil agar distribusi gas melon kembali normal dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Jaya Negara pada Rabu (11/2/2026) di sela kegiatan di Kejaksaan Negeri Denpasar.
Menurutnya, pemerintah daerah bertanggung jawab menjaga stabilitas pasokan energi selama Ramadan. Perhitungan stok sebenarnya telah dilakukan bersama Pertamina, namun dinamika di lapangan menuntut pengawasan distribusi yang lebih ketat.
Menindaklanjuti keluhan warga, Disperindag Kota Denpasar menggelar rapat koordinasi yang melibatkan Pertamina, Hiswana Migas, Polresta Denpasar, serta para agen wilayah.
Kepala Disperindag Denpasar Ni Wayan Sri Utari menjelaskan pertemuan tersebut bertujuan mencari solusi konkret atas terbatasnya LPG 3 kg di pasaran.
Salah satu temuan utama adalah belum adanya penambahan kuota gas subsidi meski jumlah penduduk dan kepadatan kota terus meningkat. Pemerintah juga memprediksi kebutuhan LPG akan melonjak menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Perkiraan tren kebutuhan LPG 3 kg di Denpasar selama Februari menunjukkan kenaikan bertahap, dari sekitar 1.500 metrik ton pada pekan pertama menjadi lebih dari 2.000 metrik ton menjelang Ramadan.
Sri Utari menegaskan gas subsidi hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Sejumlah sektor usaha seperti peternakan, pertanian tembakau, jasa las, batik, laundry, hotel, dan restoran dilarang menggunakan LPG 3 kg.
Di sisi lain, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso memastikan tidak ada pengurangan pasokan LPG ke Denpasar.
Ia menyebut kuota distribusi tahun 2026 telah ditetapkan sebesar 50.714 metrik ton atau sekitar 50 juta kilogram per tahun.
Menurut Fadjar, kekosongan yang dirasakan masyarakat umumnya terjadi di tingkat pengecer, bukan di pangkalan resmi. Karena itu warga diimbau membeli LPG di pangkalan agar memperoleh harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) serta jaminan kualitas tabung.
Pertamina juga siap mendukung operasi pasar murah jika diperlukan serta menambah pangkalan resmi di wilayah yang masih minim akses distribusi.
Koordinator Wilayah Hiswana Migas Denpasar I Ketut Sumajaya menilai ketidakakuratan data penduduk menjadi faktor penting sulitnya memprediksi kebutuhan riil LPG subsidi.
Banyaknya pendatang yang belum tercatat membuat konsumsi gas melon melebihi estimasi awal.
Meski distribusi dari agen ke pangkalan berjalan tertib, pengawasan pembeli di tingkat pangkalan masih menjadi tantangan karena sulit memverifikasi identitas secara menyeluruh.
Aparat Polresta Denpasar turut memantau situasi guna mencegah penimbunan atau penyalahgunaan LPG subsidi.
Kasubdit 1 Unit 4 Ditipidter Polresta Denpasar Bagus Wiguna Prabowo menyatakan pihaknya telah menerima laporan masyarakat dan tengah melakukan pendalaman.
Pendekatan persuasif akan diutamakan jika pelanggaran bersifat administratif. Namun, polisi menegaskan akan menindak tegas apabila ditemukan unsur kesengajaan atau tindak pidana.
Pemerintah daerah bersama Pertamina, Hiswana Migas, dan kepolisian terus bersinergi agar distribusi LPG 3 kg kembali stabil sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan tanpa kekhawatiran terhadap ketersediaan bahan bakar memasak.
