NEMUKABAR.COM – Dalam upaya mempercepat transformasi menuju pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menggelar Forum Kebijakan UMKM Pariwisata Hijau di Hotel Le Meridien, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang memimpin langsung kegiatan tersebut menegaskan bahwa pergeseran menuju pariwisata hijau saat ini bukan lagi sekadar tren global, melainkan kebutuhan fundamental bagi keberlanjutan industri pariwisata Indonesia—terutama bagi pelaku UMKM yang menjadi fondasi perekonomian nasional.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Mereka berperan besar dalam membuka lapangan kerja, menciptakan sumber pendapatan lokal, sekaligus menjaga kekayaan budaya,” ujar Widiyanti.
Transformasi Pariwisata Sejalan RPJM 2025–2029
Widiyanti menjelaskan bahwa sektor pariwisata Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan besar. Indonesia bergerak dari model promosi berbasis atraksi menuju pendekatan yang menekankan nilai, pengalaman, dan keberlanjutan sebagai orientasi utama.
Perubahan arah ini konsisten dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025–2029, yang menitikberatkan pada:
-
pengelolaan destinasi yang lebih efektif,
-
rantai pasok yang inklusif,
-
penerapan prinsip Ekonomi Biru, Hijau, dan Sirkular (BGCE),
-
pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan,
-
peningkatan kompetensi SDM pariwisata, serta
-
mekanisme pembiayaan hijau yang lebih mudah diakses pelaku usaha.
Menteri Pariwisata menekankan bahwa langkah awal penerapan prinsip hijau harus dimulai dari UMKM. Penerapan model bisnis berkelanjutan dinilai mampu menurunkan jejak karbon, menjaga alam, dan tetap menghormati tradisi serta kearifan lokal di setiap destinasi.
“Transisi hijau memastikan UMKM tidak hanya tumbuh, tetapi juga memberi manfaat luas seperti penciptaan pekerjaan layak, perlindungan keanekaragaman hayati, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan pariwisata yang bertanggung jawab,” jelasnya.
ILO Dorong Inovasi dan Kolaborasi Lintas-Sektor
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Indonesia dalam memperluas prinsip pariwisata hijau. Ia menegaskan bahwa ILO bersama lembaga-lembaga PBB lain siap terus mendukung upaya tersebut.
Simrin menjelaskan bahwa kerja sama yang berlangsung tidak hanya berkaitan dengan penerapan praktik ramah lingkungan, tetapi juga bertujuan memperkuat ketangguhan dan inklusivitas sektor pariwisata agar mampu bersaing secara global.
“Pariwisata hijau memiliki dampak luas—dari menjaga keanekaragaman hayati, melindungi warisan budaya, hingga mendukung upaya mitigasi perubahan iklim,” ujarnya.
Kolaborasi Kemenpar–ILO Sejak 2023
Sejak 2023, Kementerian Pariwisata dan ILO telah bekerja sama melalui program Kemitraan Aksi untuk Ekonomi Hijau (PAGE), sebuah inisiatif global PBB yang fokus pada penerapan ekonomi berkelanjutan. Melalui program ini, kedua lembaga:
-
menyelenggarakan Forum Pekerjaan Hijau,
-
memberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM lokal,
-
melaksanakan training of trainers (ToT),
-
serta memberikan pendampingan langsung bagi UMKM pariwisata.
Program ini menghasilkan 19 pelatih tersertifikasi dan modul pelatihan komprehensif yang mencakup materi tentang kewirausahaan, literasi keuangan, dan praktik pariwisata hijau.
Empat proyek percontohan telah diterapkan di Jawa Tengah, DIY, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat, memberikan manfaat langsung kepada 172 UMKM pariwisata.
Jangkauan Program Meluas ke 30 Kota dan 900 UMKM
Berbekal kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional, keberhasilan proyek percontohan kini diperluas ke tingkat nasional. Program pariwisata hijau ini telah menjangkau 30 kota dan kabupaten, meliputi:
DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Papua Barat, Riau, Lampung, Maluku Utara, NTB, Kalimantan Selatan, hingga Bangka Belitung.
Secara total, lebih dari 900 UMKM di seluruh Indonesia telah mendapatkan manfaat melalui pendampingan, pelatihan, dan penguatan kapasitas dalam menerapkan praktik usaha berkelanjutan.
