NEMUKABAR.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan publik setelah muncul kasus keracunan di sejumlah daerah. Polemik ini bahkan memunculkan desakan agar pemerintah menghentikan sementara program tersebut. Namun, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa program MBG tidak perlu dihentikan, karena telah menunjukkan perkembangan positif baik dari sisi implementasi maupun dampak ekonomi.
Menurut Luhut, dinamika yang terjadi di lapangan merupakan bagian dari proses penyesuaian kebijakan berskala nasional. Ia menilai, menghentikan program justru akan merugikan masyarakat serta menghambat pencapaian tujuan peningkatan gizi dan kesejahteraan.
“Tidak usah dihentikan, program ini sudah bagus. Permasalahan ada pada fase awal implementasi. Kita sering kali ingin hasil instan, padahal butuh waktu agar program matang,” ujar Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Luhut menekankan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kelemahan di lapangan. Meski terjadi kasus keracunan, ia memastikan bahwa sistem perbaikan terus dilakukan secara terukur.
“Yang penting kita lihat prosesnya berjalan dengan baik. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki. Pemerintah juga sangat prihatin dengan insiden keracunan, tapi semua langkah perbaikan kini sudah berjalan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Luhut mengungkapkan hasil pemantauannya terhadap data Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menyebut bahwa serapan anggaran program MBG semakin meningkat dan berhasil mendorong penciptaan lapangan kerja dalam jumlah signifikan.
“Dari catatan saya, program ini sudah menyerap tenaga kerja hingga 380 ribu orang. Tentu masih ada kekurangan, tapi dalam tiga bulan ke depan saya yakin kondisinya akan lebih baik,” jelasnya.
Menurut Luhut, keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari distribusi makanan bergizi, tetapi juga dari dampak ekonomi yang ditimbulkannya, termasuk pemberdayaan sektor usaha kecil dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok pangan.
Menanggapi kasus keracunan, Luhut menyatakan bahwa ia telah meminta BGN memperkuat standar keamanan pangan. Salah satu langkah yang ditekankan adalah penerapan sertifikasi layak higienis pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pelaksana program di lapangan.
“Standar keamanan pangan harus diperketat agar kejadian serupa tidak terulang. Kritik tentu boleh, tapi jangan sampai membuat publik kehilangan optimisme terhadap program ini,” ujarnya.
Luhut menilai bahwa kendala yang terjadi bukanlah akibat dari lemahnya komitmen pemerintah, melainkan karena program MBG merupakan inisiatif baru berskala besar yang membutuhkan waktu penyesuaian.
“Bangsa kita ini bangsa besar. Jadi, jangan pesimis jika ada kekurangan di awal. Saya melihat niatnya kuat, tinggal kita sempurnakan secara bertahap,” tutupnya.
Program Makan Bergizi Gratis masih menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Meski menghadapi tantangan berupa kasus keamanan pangan, pemerintah memilih strategi perbaikan bertahap ketimbang penghentian. Dengan penguatan standar higienitas dan peningkatan efektivitas distribusi, program ini diharapkan semakin optimal dalam beberapa bulan mendatang.
