NEMUKABAR.COM – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mengingatkan pemerintah daerah agar lebih sigap dalam merespons persoalan pengangguran yang terus berkembang seiring dinamika ekonomi dan perubahan pasar kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusharto dalam kegiatan Presentasi Kepala Daerah pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah, khususnya pada dimensi penurunan tingkat pengangguran. Kegiatan ini digelar secara daring dari Command Center BSKDN pada Rabu, 1 April 2026.
Menurut Yusharto, persoalan pengangguran tidak bisa hanya dilihat sebagai angka statistik semata, melainkan mencerminkan tantangan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang responsif, tepat sasaran, serta berbasis pada kondisi riil di lapangan.
“Kita harus menyadari bahwa tantangan yang kita hadapi tidaklah ringan. Dinamika ekonomi global, perubahan struktur pasar kerja, serta perkembangan teknologi menuntut kita untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas kebijakan yang kita miliki,” ujar Yusharto.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peranan penting sebagai ujung tombak dalam merancang sekaligus mengeksekusi kebijakan penanganan pengangguran. Dengan pemahaman yang lebih dekat terhadap potensi dan karakteristik wilayah, daerah dinilai memiliki keunggulan dalam menghadirkan solusi yang lebih efektif.
Selain itu, Yusharto juga menyoroti pentingnya inovasi dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Perubahan ekonomi global dan transformasi dunia kerja menuntut daerah untuk terus berinovasi, baik dalam menciptakan peluang kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maupun memperkuat kemitraan dengan sektor usaha dan industri.
“Dalam situasi yang penuh tantangan, daerah yang mampu berinovasi akan memiliki keunggulan dalam menciptakan solusi yang relevan dan berdampak,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar setiap program dan kebijakan yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target administratif, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pendekatan berbasis data menjadi hal krusial dalam memastikan kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani pengangguran. Ia menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
“Kolaborasi harus terus diperkuat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dengan para pemangku kepentingan, menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas tantangan pengangguran,” pungkasnya.
