Nemukabar.com – Kongres ke-32 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang digelar di Kalimantan Barat resmi berakhir dengan terpilihnya Bagas Kurniawan sebagai Ketua Umum PB HMI periode 2023–2025. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini pun mendapat banyak harapan untuk membawa HMI ke arah yang lebih progresif.
Namun, momen kemenangan ini tak sepenuhnya manis. Di balik sorotan publik, PB HMI justru tengah digugat oleh pihak QRS Travel karena belum menyelesaikan pembayaran utang senilai Rp1,2 miliar yang berkaitan dengan akomodasi Kongres 2023.
Pidato Kemenangan yang Hangat… Tapi Masalah Mengintai
Dalam pidato penutupannya, Bagas menyampaikan rasa terima kasih kepada semua kandidat dan peserta kongres. Ia juga mengapresiasi kehadiran Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, yang turut hadir sebagai alumni HMI.
“Alhamdulillah, kita berhasil tunjukkan solidaritas dan melahirkan regenerasi. Terima kasih untuk semua kandidat yang sudah berjuang,” ujar Bagas penuh semangat, pada kongres ke-23 di kalimantan Barat, 2023 lalu.
Namun kini, semangat itu diuji oleh gugatan hukum dari CV Quantitas Rezeki Semesta (QRS), perusahaan travel yang menyediakan layanan tiket pesawat untuk peserta kongres.
Gugatan Muncul: “PB HMI Harus Bayar Rp1,2 Miliar”
Fadli Rumakefing, kuasa hukum QRS, menegaskan bahwa pihaknya telah menunggu terlalu lama. Utang tersebut belum dilunasi sejak kongres dilangsungkan tahun 2023 lalu.
“Mohon segera dibayarkan sisa tagihan tiket pesawat senilai Rp1,2 miliar untuk acara Kongres HMI di Pontianak,” tegas Fadli, Senin (28/7/2025).
Direktur QRS Travel, Ria Aulia, mengaku sangat dirugikan secara finansial dan emosional. Lewat akun TikTok @qrsfashion, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap PB HMI.
“Terima kasih atas kedzoliman yang telah merugikan usaha dan tim kami,” tulis Ria dalam unggahannya.
Menurutnya, nominal tersebut sangat besar bagi keberlangsungan bisnis kecil seperti miliknya. Apalagi, permintaan bantuan datang secara mendadak ketika banyak kader HMI terlantar di bandara. QRS diminta turun tangan untuk mengurus transportasi secara darurat.
“Kami kerja siang malam bantu mereka berangkat, tapi hasilnya hanya janji-janji. Sekarang sudah bertahun-tahun belum juga dibayar,” ujarnya pilu.
HMI Diminta Tunjukkan Iktikad Baik
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak PB HMI soal penyelesaian utang tersebut. Sementara itu, tekanan publik makin tinggi, terutama setelah kasus ini viral di media sosial.
“Kami hanya ingin hak kami dibayar. Kami ingin keadilan,” tegas Fadli.
Catatan Redaksi:
Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan tanggung jawab organisasi mahasiswa dalam menjalankan kegiatan besar. Akankah Bagas Kurniawan segera menyelesaikan masalah warisan ini? Atau justru menjadi noda di kepemimpinannya?
